Diplomasi ala Prabowo: Membangun Jembatan atau Hilang Arah?

Kebijakan era Adam Malik selaras dengan visi ekonomi Orde Baru yang menginginkan masuknya investasi dari negara-negara Barat untuk mendukung pembangunan Indonesia, dengan tetap menghindari intervensi di masa Perang Dingin.

Diplomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membawa semangat serupa. Lewat Bali Democracy Forum, pemerintah bermaksud membangun jembatan antara negara dengan demokrasi yang ‘dibangun dari rumah’ (home-grown democracy), termasuk Indonesia, dengan negara-negara demokrasi mapan seperti Australia dan Jepang.

Prabowo pun meneruskan semangat Indonesia sebagai “jembatan” antara negara-negara maju dan berkembang ini.

Dengan bergabung ke dalam BRICS, Indonesia berharap bisa menjadi penyeimbang antara kekuatan AS dan Cina.

Jembatan yang tidak jelas arahnya

Konteks global saat ini dibanding era Suharto maupun Yudhoyono sudah jauh berubah. Di era Adam Malik, dunia terpecah dua (Blok Barat dan Blok Timur). Sementara dunia di era SBY didominasi oleh tatanan internasional liberal.

Saat ini, dunia telah menjadi arena yang multipolar dengan beragam aktor yang berbeda, bukan sedang diisi dengan kompetisi antara AS-Cina, atau antara G7 dan BRICS saja.

Dunia multipolar diwarnai oleh bangkitnya negara-negara yang dianggap “kekuatan baru” (rising powers) seperti India, Turki, Pakistan, blok kolektif seperti Uni Eropa.

Ada juga inisiatif-inisiatif baru seperti Shanghai Cooperation Organization atau kelompok The Hague untuk Gaza.

Banyak dari kekuatan ini membawa kepentingan dan agenda yang tidak selalu sejalan dengan Indonesia.

Sementara itu, narasi normatif “membangun jembatan” serta semangat solidaritas Selatan-Selatan, visi inklusif, dan menjaga keseimbangan, hanya berhenti sampai retorika belaka tanpa mempertimbangkan tatanan dunia yang berubah.

Ketika dihadapkan pada persoalan taktis tarif dagang dari AS, misalnya, diplomasi pemerintah kita bergeser dari narasi normatif menjadi diplomasi transaksional jangka pendek.

Kesepakatan perdagangan dengan Trump mungkin bisa mengurangi tarif dan memperlancar akses ekspor. Namun, Indonesia juga harus menghadapi risiko ekonomi berupa masuknya barang AS dengan harga murah.