Diplomasi ala Prabowo: Membangun Jembatan atau Hilang Arah?

 

Radityo Dharmaputra, Universitas Airlangga dan Ahmad Rizky M. Umar, Aberystwyth University

Masyarakat Indonesia dibuat heran dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menyepakati perjanjian dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Isi kesepakatan itu salah satunya: menurunkan tarif ekspor produk Indonesia ke AS dari sebelumnya 32% menjadi 19%.

Sebagai imbalan, Indonesia sepakat membeli produk energi dari AS senilai US$15 miliar, produk pertanian sebesar S$4,5 miliar, 50 pesawat jet Boeing, serta membebaskan barang-barang AS masuk ke Indonesia tanpa tarif.

Kesepakatan ini diumumkan hanya berselang dua pekan setelah Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, 6-7 Juli 2025. Di forum itu, ia menegaskan pentingnya peran Indonesia sebagai “bridge builder” (pembangun jembatan) antara negara-negara Global Utara dan Global Selatan.

Beberapa hari sebelum kesepakatan dengan Trump, Prabowo juga bertemu Presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, di Brussels. Presiden mengumumkan tercapainya kesepakatan politik dalam negosiasi kemitraan komprehensif ekonomi Indonesia-Uni Eropa.

Pemerintah tampaknya tengah ‘membangun jembatan’ antara negara-negara Utara dan Selatan. Narasi ini sesuai dengan misi Prabowo tentang ‘kebijakan bertetangga yang baik’ (“good neighbour policy”).

         

Masalahnya, strategi “membangun jembatan” sudah tidak relevan lagi di era masa kini: dunia sudah lebih multipolar atau banyak kubu dan aktor.

Langkah-langkah diplomatik Prabowo yang cenderung zigzag justru berisiko membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dari kedua belah pihak—baik kubu Utara (utamanya negara-negara Barat) maupun kubu Selatan.

Muasal gagasan ‘membangun jembatan’

Gagasan Indonesia sebagai jembatan antara Utara dan Selatan awalnya muncul dari Menteri Luar Negeri Adam Malik pada 1970-an.

Saat itu, Indonesia ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Blok Barat dan Timur, tapi juga tidak menginginkan dekolonisasi ekonomi sebagaimana desakan negara seperti Meksiko dan Aljazair.

Indonesia ingin menjalin hubungan baik dengan negara maju di Utara demi pembangunan di negara-negara Selatan.

Kebijakan era Adam Malik selaras dengan visi ekonomi Orde Baru yang menginginkan masuknya investasi dari negara-negara Barat untuk mendukung pembangunan Indonesia, dengan tetap menghindari intervensi di masa Perang Dingin.

Diplomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membawa semangat serupa. Lewat Bali Democracy Forum, pemerintah bermaksud membangun jembatan antara negara dengan demokrasi yang ‘dibangun dari rumah’ (home-grown democracy), termasuk Indonesia, dengan negara-negara demokrasi mapan seperti Australia dan Jepang.