Jalan Terjal Mengentaskan Warisan Kemiskinan ke Anak

Dalam dimensi Kesehatan, hampir separuh anak-anak (42,17%) mengalami deprivasi. Deprivasi pada dimensi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia 0-4 tahun dan rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada kelompok umur yang sama.

Padahal, UU Perlindungan Anak mengatur hak anak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hingga akhirnya kemudian direvisi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016

Sementara dalam dimensi makanan dan nutrisi, terdapat 16,20% anak-anak yang kekurangan. Hampir setengah dari anak-anak usia 6-23 bulan (41,96%) belum mengonsumsi makanan secara beragam.

Keragaman pangan minimum atau minimum dietary diversity (MDD) berhubungan erat dengan status gizi dan nutrisi pada anak. Berbeda pola dari angka rawan pangan dan ASI eksklusif, anak yang kekurangan dalam indikator ini lebih banyak ditemukan di perdesaan (48,91%) dibandingkan di perkotaan (36,66%).

Balita yang mengkonsumsi pangan kurang seragam berisiko mengalami berat badan rendah. Dampak tersebut dalam jangka panjang akan mengakibatkan stunting pada anak, dan permasalahan status gizi anak.

Pendidikan tidak kalah penting

Agar naik ke kelas sosial yang lebih tinggi, maka anak-anak dari rumah tangga di bawah garis kemiskinan harus bersekolah lebih tinggi. Namun sayangnya, banyak keluarga yang tak sanggup dengan pilihan yang berat ini.

Lagi-lagi anak-anaklah yang menjadi korban. Mimpi bisa bersekolah tinggi dengan seluruh hak-haknya tercukupi tak pernah terealisasi.

Sebanyak 26,04% anak yang tinggal bersama kepala rumah tangga (KRT) yang tidak bisa membaca dan menulis adalah anak-anak miskin. Angka ini lebih dari dua kali lipat jika dibanding 11,47% anak yang kepala rumah tangganya yang melek aksara namun miskin.

Jika kita menelisik dimensi pendidikan, masih ada 18,10% anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Sekitar 65,18% anak umur 3-6 tahun belum mengakses pendidikan anak usia dini.

Sementara bagi anak kelompok umur 13-15 tahun maupun 16-17 tahun di perdesaan, angka putus sekolah cenderung lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Sekitar 13 dari 100 anak usia 16-17 tahun di perdesaan tidak bisa menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya.

Selain akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan erat kaitannya dengan kedalaman kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan anak haruslah beriringan dengan ikhtiar memerangi kemiskinan pembelajaran. Bank Dunia bersama Institut Statistik UNESCO menyatakan bahwa 53% anak-anak usia 10 tahun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat membaca. Mereka juga tak bisa memahami cerita sederhana meski sudah duduk di akhir sekolah dasar.