Pemkab Trenggalek Ambil Pinjaman Rp56 Miliar untuk Percepat Pembangunan

Trenggalek, Jatim - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengambil pinjaman daerah senilai Rp56 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)?????? APBD Perubahan 2025.

Pinjaman itu untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohammad Natanegara, Jumat (18/7) mengatakan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar pembangunan tidak terhenti, terutama di sektor infrastruktur jalan yang terdampak cukup serius.

"Kalau kita biarkan, pembangunan akan banyak tertunda. Ini bentuk pertanggungjawaban kami agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujar Mas Syah usai rapat paripurna di DPRD Trenggalek.

Menurut dia, refokusing anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat sejak awal tahun membuat banyak program prioritas daerah tertunda, termasuk perbaikan jalan strategis.

Kondisi ini menyebabkan kualitas jalan mantap di Trenggalek menurun dari 75 persen menjadi 65 persen.

"Kondisi ini tentu mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Maka, pinjaman daerah menjadi salah satu solusi yang saat ini juga dilakukan oleh banyak daerah lain," tegasnya.

Meski dilakukan dalam APBD Perubahan, ia meyakini pengerjaan proyek tetap bisa berjalan tepat waktu.

Pemerintah sudah mempertimbangkan aspek teknis maupun administratif sebelum mengusulkan skema pinjaman tersebut.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan bahwa dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk menggantikan anggaran yang sebelumnya dihapus dalam kebijakan refokusing.

“Contohnya ruas Dongko-Kampak di Desa Pringapus. Tadinya sudah dianggarkan dari DAK pusat, tapi karena dicoret akhirnya kita alihkan dari dana pinjaman," katanya.

Di Gandusari juga ada dua titik yang akan dibiayai dengan skema ini.

Ia memastikan pembahasan teknis lebih lanjut akan dilakukan dalam Ranperda Perubahan APBD 2025. Fokus penggunaan pinjaman ini, kata dia, tetap pada perbaikan infrastruktur penting yang sempat tertunda.

Percepatan pembangunan jalan dinilai mendesak, mengingat beberapa infrastruktur di Trenggalek rusak akibat bencana alam yang terjadi selama musim kemarau basah.

"Jangan sampai refokusing membuat masyarakat dirugikan. Maka kita carikan solusi, dan pinjaman ini adalah pilihan realistis yang kami tempuh," katanya.