Banjarmasin Darurat Sampah, Pemkot Carikan Solusi

BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalokasikan anggaran puluhan miliar untuk menangani darurat sampah akibat ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin H Edy Wibowo di Banjarmasin, Jumat, menyampaikan anggaran penanganan sampah pada APBD perubahan 2025 meningkatkan signifikan.

"Kita alokasikan anggaran pada rancangan perubahan anggaran 2025 sebesar Rp38 miliar untuk penanganan sampah ini," ujarnya.

Tentunya, kata Edy, puluhan miliar dialokasikan tersebut karena Kota Banjarmasin sedang darurat sampah akibat ditutupnya TPAS Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak 1 Februari 2025, hingga pembuangan akhir sampah dialihkan ke TPAS Banjabakula di Kota Banjarbaru, milik Pemprov Kalsel.

Selain untuk biaya pengangkutan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi atau sudah dipilih maksimal, ungkap Edy, anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk perbaikan TPAS Basirih.

"Ada beberapa perbaikan yang akan dikerjakan seperti perbaikan tanggul dan sanitasi di TPAS Basirih," ujarnya.

Menurut dia, pengajuan anggaran untuk persampahan ini juga tengah minta persetujuan legislatif dalam pembahasan rancangan peraturan APBD 2025, yakni untuk belanja daerah sebesar Rp2,4 triliun.

"Kita optimistis disetujui dewan, sebab kondisi kita memang darurat sampah," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin Alive Yoesfah Love menyampaikan, fokus utama penggunaan anggaran adalah untuk kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah.

Hal itu sejalan dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dia menyatakan, DLH telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti sanksi yang diberikan.

“Dari 22 sanksi yang ditetapkan KLH, 19 sudah kita laksanakan dan 3 lainnya sedang dalam proses penyelesaian," ungkapnya.

Salah satu prioritas utama adalah menonaktifkan dua zona di TPAS Basirih yang sudah penuh, dengan luas mencapai hampir 8 hektare.

Proses penonaktifan ini memerlukan pengurukan tanah dalam jumlah besar, baik untuk penutupan akhir maupun penutupan harian menuju sistem sanitary landfill.

"Hal Itu sesuai arahan dari Kementerian PU, kita lakukan," ujarnya.