Pemprov Banten Ajukan Penambahan Lokasi Sekolah Rakyat

SERANG - Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati Natakusumah mengajukan penambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini penandatanganan pinjam pakai untuk Sekolah Rakyat di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan. Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung pProgram Sekolah Rakyat. Program ini harus sukses dan didukung oleh segenap elemen,” ujar Wagub Banten Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis.

Dimyati hadir dalam penandatanganan perjanjian pinjam pakai aset di Gedung Aneka Bhakti Kemensos RI Jakarta.

Ia menyampaikan Pemprov Banten telah mengusulkan beberapa daerah lain untuk dijadikan lokasi tambahan Sekolah Rakyat, seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten.

“Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Program ini sangat bagus sekali untuk membantu masyarakat kecil atau masyarakat miskin, rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan Program Sekolah Rakyat ini adalah strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan dan mencetak Generasi Emas 2045.

“Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggung jawab operasional. Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kami ditugaskan menerjemahkan dengan baik dalam pelaksanaan rintisan penyelenggaraan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Pada tahap pertama, Sekolah Rakyat dibuka di 100 titik lokasi. Sebanyak 63 titik ditargetkan beroperasi pada pertengahan Juli dengan 6.130 siswa dalam 256 rombongan belajar (rombel), dan 37 titik lainnya pada akhir Juli dengan 3.625 siswa dalam 139 rombel. Totalnya mencapai 9.755 siswa di jenjang SD, SMP, dan SMA.

Untuk tahap kedua, kata dia, akan dibuka 202 Sekolah Rakyat tambahan. Sebanyak 51 titik berada di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan 45 titik lainnya dinyatakan layak oleh Kemensos.

Mensos Saifullah menegaskan rekrutmen siswa berbasis pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Desil 1, yaitu masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Proses seleksi dilakukan dengan wawancara oleh BPS, menyasar anak-anak dari keluarga yang belum atau tidak bersekolah.

“Mohon kepala daerah kawal rekrutmen siswa agar tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat Prof Muhammad Nuh menegaskan Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi bagian dari rekayasa sosial untuk memuliakan kaum dhuafa.

“Kehadiran Sekolah Rakyat menjangkau yang tidak terjangkau supaya bisa sekolah. Memungkinkan yang tidak mungkin. Esensi Indonesia Emas 2045 adalah kebangkitan kaum dhuafa,” ujarnya.