Israel Dituduh Rancang Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Gaza

YERUSALEM – Pemerintah Israel menuai kecaman tajam usai Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, disebut mengajukan rencana pemindahan paksa seluruh populasi Gaza ke sebuah "kota kemanusiaan" yang akan dibangun di reruntuhan Rafah. Langkah ini dikritik sejumlah pakar hukum dan akademisi sebagai “cetak biru untuk kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (8/7), Israel Katz telah memerintahkan militer untuk menyiapkan kamp penampungan besar di lokasi puing-puing Rafah, yang disebut sebagai “kota kemanusiaan”. Rencana awal melibatkan pemindahan sekitar 600.000 warga Palestina, mayoritas dari mereka saat ini mengungsi di al-Mawasi. Dalam jangka panjang, seluruh penduduk Gaza akan dipusatkan di sana, sebagai bagian dari skenario emigrasi massal yang disebutkan Katz.

Michael Sfard, pengacara HAM terkemuka di Israel, menyatakan bahwa rencana tersebut secara langsung melanggar hukum internasional. Ia menyebut skema itu sebagai rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, karena mengarah pada pemindahan populasi sebagai persiapan deportasi keluar dari Gaza. Menurut Sfard, meskipun disebut sebagai “sukarela”, situasi yang dihadapi warga Gaza sarat tekanan sehingga tidak bisa dikatakan atas dasar persetujuan bebas.

Rencana tersebut juga bertentangan dengan klaim militer Israel sebelumnya, yang menyebut pemindahan warga Palestina dilakukan demi keselamatan mereka dan tidak bertujuan memusatkan populasi. Namun, kritik keras muncul dari akademisi seperti Profesor Amos Goldberg, sejarawan Holocaust dari Hebrew University, yang menyebut ide “kota kemanusiaan” itu sebagai “kamp konsentrasi” atau “kamp transit” sebelum deportasi.

Goldberg menekankan bahwa tempat yang digambarkan bukanlah kota dalam pengertian sesungguhnya. Ia menyebut tidak akan ada pekerjaan, pendidikan, kebebasan bergerak, maupun layanan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. Penduduk pun diwajibkan melewati pemeriksaan keamanan dan tidak diperkenankan keluar begitu masuk, karena seluruh perimeter akan dikendalikan pasukan Israel.

Rencana tersebut juga memunculkan pertanyaan serius mengenai nasib warga Palestina yang menolak berpindah ke lokasi baru. Beberapa tokoh politik Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, disebut secara terbuka mendorong deportasi paksa sejak awal tahun, bahkan menyajikannya seolah-olah sebagai usulan Amerika Serikat.