Atasi Banjir, Pemkot Tangerang Dukung Rencana Revisi RTRW

TANGERANG - Pemerintah Kota Tangerang, Banten mendukung rencana Gubernur Banten merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena adanya indikasi pelanggaran pembangunan di daerah aliran sungai (DAS) yang membuat saluran air menjadi kecil dan menyebabkan banjir.

"Pak Gubernur sudah mengajak Pemkot Tangerang untuk melakukan kajian bersama mengenai revisi tata ruang. Bahkan ini sudah disampaikan kepada Menteri ATR serta Menteri PU beberapa waktu lalu. Agar nanti ketika ada pelanggaran bisa diketahui," kata Wali Kota Tangerang Sachrudin ditemui di perumahan Ciledug Indah, Selasa.

Ia menuturkan jika penanganan banjir itu tidak bisa dilakukan sepihak tetapi harus melibatkan banyak pihak agar tuntas dari hulu, tengah dan hilir. Apalagi sungai dan kali ini adalah kewenangan pusat dan provinsi sehingga harus disinergikan.

Maka itu, adanya keinginan dan arahan dari Gubernur Banten untuk melakukan revisi RTRW di daerah maka penanganan banjir di Tangerang bisa jadi perhatian pusat. Sebab Gubernur bisa sampaikan usulan itu langsung kepada Presiden.

"Kita harap Pak Gubernur bisa langsung meminta kepada kementerian untuk penanganan banjir di Banten menjadi prioritas, termasuk dengan Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane," ujarnya.

Lalu untuk penyebab banjir di Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan jika hal tersebut karena adanya kegiatan turap yang belum selesai, namun langsung diantisipasi dengan pemasangan kisdam. Begitu juga dengan luapan dari Kali Angke yang dibuat tanggul sementara.

"Kita fokus pada evakuasi kepada warga terdampak dan penanganan lokasi tanggul sudah diantisipasi oleh petugas lapangan sejak malam," katanya.

Sebelumnya Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemprov dan kabupaten/Kota akan melakukan pendataan terkait langkah jangka pendek yang akan dilakukan.

"Kita ke depan akan revisi mengenai tata ruang dan pemanfaatan ruang agar aliran sungai ini memiliki ruang sendiri dan tak ada penyempitan khususnya daerah aliran sungai," ujarnya.

Gubernur juga mengatakan jika banjir ini bukan karena faktor kiriman dari daerah lain melainkan kapasitas daya tampung air yang perlu dicek lagi agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi tidak mungkin merelokasi warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di permukiman.

"Ini adalah kerja bersama semuanya termasuk dengan Jakarta dan Jabar dalam program Jabodetabek-puncur agar bisa sesuai dengan tata ruang ke depan dan banjir bisa selesai dalam segera," katanya.