Perlu Perubahan untuk Cegah Krisis Demografi

Fokus pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat ini pada sektor kependudukan dan pembangunan keluarga yakni mengoptimalkan peluang bonus demografi untuk menggapai Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka kapitalisasi bonus demografi, maka masyarakat Indonesia harus berkualitas dan itu dimulai dari proses pembangunan keluarga.

Bagaimana GDPK bisa menggali potensi penduduk untuk terserap di lapangan kerja?

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dapat menggali potensi penduduk untuk meningkatkan serapan tenaga kerja. Tujuan utama GDPK itu menghubungkan usia dengan pekerjaan yang tersedia di daerah. GDPK itu kalau negara sudah punya sistem, ini akan menjadi pedoman siapa mengerjakan apa dan di mana.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk usia produktif (15–64 tahun) terhadap total populasi pada 2020 sebesar 70,72 persen. Untuk itu perlu ada desain kependudukan yang bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap tahapan usia, mulai dari usia dini hingga lanjut usia (lansia) sehingga bonus demografi dapat diraih.

Pada dasarnya GDPK secara teori akan menjelaskan peta jalan kependudukan agar kedepannya dalam membangun penduduk berkualitas pemerintah mempunyai arah yang jelas.

Saya berharap melalui GDPK maka setiap kebijakan dapat terukur berdasarkan data.