Wagub Rano Karno Sampaikan Jawaban atas Pandangan Legislatif Raperda P2APBD 2024

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/6), mewakili Gubernur Pramono Anung. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan legislatif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rano menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menindaklanjuti 87,46% temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, melampaui rata-rata nasional sebesar 77%. Dalam aspek pengelolaan aset, telah ditargetkan sertifikasi 1.500 bidang tanah per tahun, sementara pengawasan terhadap BUMD ditingkatkan dengan penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI), audit KAP, penilaian kesehatan, dan penerapan KPI yang objektif.

Di bidang pendapatan daerah, Wagub menyebut bahwa penurunan penerimaan dari BPHTB dan PBB-P2 disebabkan lesunya sektor properti. Sebagai respons, Pemprov menerapkan skema Land Value Capture dalam pajak reklame serta memperkuat integrasi data dengan ATR/BPN, sensus atribut pajak, dan pengembangan sistem pajak berbasis teknologi seperti eTRAPT.

Terkait dana transfer, ia menjelaskan bahwa pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) dari pemerintah pusat belum maksimal karena masih menyesuaikan aturan. Sementara itu, soal tarif Retribusi Lokbin dan Loksem, Pemprov telah menyesuaikannya berdasarkan aspirasi pedagang, kajian Kantor Jasa Penilai Publik, dan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 835 Tahun 2024.

Rano juga menyinggung rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) yang telah dikaji sejak 2019. Usulan tarif disusun berdasarkan kinerja lalu lintas tiap ruas jalan dan telah diajukan dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Menanggapi temuan BPK tentang retribusi yang belum optimal, Pemprov saat ini melakukan verifikasi lapangan, klarifikasi data wajib pajak, dan rekonsiliasi sistem.

Dalam hal pembiayaan, Rano menyebut Pemprov mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan alternatif dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap SiLPA. Transparansi menjadi kunci, dengan pengawasan publik melalui platform resmi Pemprov DKI.

Dari sisi belanja, Pemprov fokus pada penajaman prioritas. Proyek strategis seperti MRT Fase 2A rute Bundaran HI–Kota ditargetkan beroperasi pada 2029, sedangkan LRT Velodrome–Manggarai direncanakan selesai pada 2026. Untuk penanganan banjir dan RTH, dilakukan inventarisasi aset dan optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka.

Ia juga menyampaikan bahwa program Peningkatan Kualitas Permukiman pada 2024 telah mencapai 92,39%, menyentuh 63 RW dengan anggaran Rp342,39 miliar. Layanan publik diperkuat melalui JakEvo, JAKI, dan infrastruktur TIK sebagai bagian dari strategi Smart City.

Terkait penurunan stunting, prevalensi berhasil diturunkan dari 17,5% menjadi 17,2%. Program PMT Pemulihan diperluas untuk mencegah stunting baru. Sementara dalam pengendalian harga pangan, Pemprov mendukung operasi pasar untuk lima komoditas kritis serta memperkuat job fair dan program magang dengan jaminan kerja.

Terakhir, dalam integrasi transportasi publik, Pemprov terus membatasi kendaraan pribadi, memperkuat disinsentif, dan memperluas rute layanan. Termasuk dalam program 100 hari kerja, telah diluncurkan 15 rute TransJabodetabek, dengan lima rute baru.

"Kami berharap Raperda P2APBD 2024 dapat segera disahkan agar pembahasan APBD-P 2025 dapat dimulai tepat waktu," tutup Rano.