Proses Politik yang Inklusif, Akan Berkualitas

Betul sekali. Kepentingan politik tidak boleh menihilkan lima prinsip tadi. Ini pekerjaan rumah kita semua. Kita ingin pemilu yang berkualitas, demokratis, dan tetap menjaga fondasi negara kita.

Tegasnya, posisi pemerintah dalam penyusunan RUU Perubahan Kedua atas UU Pemilu?

Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun draf RUU tersebut, yang merupakan bagian dari paket UU Politik. Meskipun inisiatifnya datang dari DPR, pemerintah tetap menyusun pandangan sendiri. Kami membuka ruang publik yang sangat besar, karena kami percaya aspirasi masyarakat akan meningkatkan kualitas UU ini.

Apa harapan dari partisipasi publik?

Harapannya, RUU ini tidak hanya menjadi produk kompromi politik, tapi juga buah pemikiran yang melibatkan peneliti, akademisi, dan masyarakat sipil. Kepentingan politik penting, tetapi tidak boleh dominan. Kita juga harus menyerap hasil kajian-kajian ilmiah yang sudah ada.

Apakah ada koordinasi dengan kementerian lain?

Tentu. Kami saat ini berkoordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Bappenas, Kemenko Polhukam, dan Kemenkumham. Bahkan, Bappenas sudah punya kajian awal sendiri. Sekarang tugas kami adalah mematangkan pandangan pemerintah secara komprehensif.

Bagaimana Anda melihat konteks politik sebelumnya?

Kita harus jujur bahwa Indonesia sudah melewati proses pemilu yang sangat kompleks, bahkan disebut paling rumit di dunia. Namun, ini tidak berarti semua sistem yang kita miliki saat ini harus dibongkar total. Kita perlu evaluasi secara objektif: mana yang perlu diperbaiki, mana yang masih relevan dipertahankan.

Apakah ada pendekatan khusus dalam penyusunan RUU?

Kami sedang melakukan semacam kodifikasi terhadap isu-isu krusial. Artinya, tidak semua akan diubah. Kami akan fokus pada poin-poin yang paling berdampak, termasuk yang selama ini jadi catatan evaluatif dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, ini bukan sekadar revisi teknis?

Betul. Ini bukan revisi simbolik. Ini adalah upaya serius untuk memperbaiki kualitas pemilu ke depan, dan menjaga integritas serta legitimasi demokrasi kita.