Proses Politik yang Inklusif, Akan Berkualitas

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai, RUU Pemilu dan isu demokrasi tengah menjadi perhatiannya. Untuk mengulik lebih jauh masalah tersebu, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh, berkesempatan mewawancarainya dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Pemilu bisa memperkuat integrasi bangsa, bagaimana ini dapat dijelaskan lebih lanjut?

Betul. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, pemilu menjadi sarana demokrasi yang justru mempertemukan berbagai perbedaan. Kita terbiasa berbeda secara politik saat pemilu. Tetapi ketika pemerintahan terbentuk, semua yang terlibat dala pemilu harus bersatu untuk kepentingan bangsa. Jadi, pemilu seharusnya bukan menjadi alat perpecahan, melainkan momentum menyatukan kekuatan.

Namun, kenyataannya perbedaan dalam pemilu kerap memecah belah masyarakat.

Memang. Itu tantangannya. Perbedaan adalah keniscayaan dalam demokrasi. Tapi yang harus selalu dijaga adalah rasa kebersamaan dan komitmen terhadap persatuan. Jika kita gagal menjaga integrasi, maka pembangunan akan terganggu. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa integrasi nasional yang kuat.

Semua pihak harus berperan, termasuk civitas academica?

Teman-teman kampus baik dosen, mahasiswa, maupun peneliti adalah benteng penjaga demokrasi. Mereka memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan menjaga agar demokrasi tidak mundur ke masa lalu yang otoriter. Jadi, partisipasi kampus sangat penting untuk mengawal pemilu yang sehat dan berintegritas.

Antara / Yegar Sahaduta Mangiri

Dalam kuliah umum,Bapak juga menyebut desain sistem pemilu.

Saat ini memang ada berbagai usulan tentang desain sistem pemilu, termasuk soal proporsional terbuka atau tertutup, hingga mekanisme pencalonan. Semua itu sedang dikaji. Terpenting apapun desainnya harus sejalan dengan semangat otonomi daerah dan tidak merusak substansi demokrasi.

Lalu, bagaimana dengan penyelenggara pemilu? Apa tantangan terbesar mereka?

Netralitas itu mutlak. Penyelenggara pemilu harus steril dari kepentingan politik manapun. Mereka juga harus punya kapasitas dan integritas tinggi. Tanpa itu, pemilu tidak akan dipercaya. Selain itu, pelaksanaan pemilu yang efektif dan akuntabel juga harus menjadi fokus bersama.

Bapak mengindikasikan partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Ya, betul. Data yang kami himpun menunjukkan bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 ada 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Angka itu jauh lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya. Contoh, tahun 2015 hanya ada 124 perempuan atau sekitar 7,47 persen. Tahun 2020 hanya 11 persen atau 161 orang.