Menko Perekonomian Sampaikan Komitmen Dagang RI ke WTO

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia pada sistem perdagangan multilateral. Hal itu ia sampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ngozi Okonjo-Iwaela di Paris, Prancis.

“WTO memiliki peran penting dan tak tergantikan dalam mempromosikan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis pada peraturan," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/6).

Seperti dikutip dari Antara, Airlangga juga turut membahas beberapa perkembangan agenda nasional dalam diskusi WTO seperti isu pertanian, perikanan dan perdagangan dalam sistem elektronik.

"Untuk itu, Indonesia berharap WTO dapat terus melanjutkan dukungannya pada negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas perdagangannya agar mampu berpartisipasi dalam sistem perdagangan global yang lebih inklusif,” lanjut Airlangga

Sebagaimana diketahui, WTO merupakan satu-satunya organisasi perdagangan internasional saat ini yang memiliki fungsi sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan internasional dan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa.

Saat ini WTO memiliki 166 anggota di mana tiga perempatnya merupakan negara berkembang. 

Keanggotaan Indonesia di WTO diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Selama keanggotaannya, Indonesia telah memperoleh manfaat besar dalam peningkatan perdagangan internasional, melalui pemanfaatan prinsip dan fasilitasi seperti National Treatment, Most Favoured Nations (MFN), Special and Differential Treatment (SDT), hingga program peningkatan kapasitas.

Selain melakukan pertemuan bilateral, Menko Airlangga juga akan kembali menemui Direktur Jenderal WTO dalam pertemuan informal menteri WTO di petang hari untuk membahas agenda reformasi WTO.

Adapun Airlangga bertolak ke Paris, Prancis, untuk menghadiri serangkaian pertemuan, terutama Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025.

Neraca Surplus

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia tengah berupaya membidik peningkatan status menjadi mitra dagang utama dengan negara-negara yang berada di kawasan Pasifik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Pasifik dan Oseania Kementerian Luar Negeri Adi Dzulfuat pada acara ‘Coffee Talks Fisip UNS’ yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.

“Kita berusaha untuk engage bagaimana kita bisa menjadi mitra dagang utama dengan negara Pasifik, karena selama ini meskipun pasar Pasifik itu sudah kita tembus sebagai tradisional market ternyata kita belum menjadi mitra utamanya negara-negara Pasifik itu,” kata Adi.

Adi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki neraca perdagangan yang surplus dengan negara-negara di kawasan Pasifik, serta ingin meningkatkan agar keterikatan negara-negara Pasifik dengan Indonesia itu semakin erat melalui kerjasama perdagangan, tidak hanya melalui kemitraan pembangunan semata.