Kampung Siaga Bencana Hadir di Makassar, Tamalanrea Jadi Proyek Percontohan 2026

Doc: Antara

Ket. Pihak Dinsos Makassar saat menyerahkan laporan kesiapan Kampung Siaga Bencana kepada Wali Kota Makassar Munafri Amiruddin di Tamalanrea usai rapat di Makassar, Rabu (8/4).

Makassar - Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai proyek percontohan dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Andi Bukti di Makassar, Rabu (8/4), menegaskan pembentukan Kampung Siaga Bencana bukan sekadar program seremonial, melainkan upaya strategis untuk membangun kesiapsiagaan berbasis komunitas.
"Kecamatan Tamalanrea kami usulkan, karena memiliki karakter wilayah yang representatif, baik dari sisi kepadatan penduduk maupun potensi kerawanan bencana, sehingga dinilai tepat menjadi percontohan awal," katanya.

Tahun sebelumnya, lewat usulan Pemkot Makassar, Kementerian Sosial menetapkan dua Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya. Program ini berfokus pada mitigasi banjir.

Lebih lanjut, Andi Bukti Djufrie mengatakan pada 2026 pihaknya sempat mengusulkan pembentukan dua KSB baru. Namun, berdasarkan ketentuan yang ada, hanya satu yang disetujui, karena adanya jeda waktu pengajuan program.

"Tahun ini kita mengusulkan dua, tetapi yang disetujui hanya satu. Setelah kita telusuri, memang harus ada jeda dua tahun untuk bisa mendapatkan lagi. Tapi, saya tetap dorong, akhirnya disetujui satu," ujarnya.

KSB yang disetujui tersebut akan dipusatkan di Kecamatan Tamalanrea. Wilayah ini dipilih karena dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan penguatan kesiapsiagaan masyarakat.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga bertransformasi menjadi subjek yang tangguh, terlatih, dan mampu melakukan mitigasi secara mandiri.

Setiap elemen warga akan dilibatkan, mulai dari relawan, tokoh masyarakat, hingga perangkat kelurahan, dengan dukungan pelatihan, simulasi, dan sistem peringatan dini.Penguatan program ini juga akan terintegrasi dengan sistem digitalisasi bantuan sosial. Upaya ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalisir potensi tumpang tindih data penerima manfaat.

Sinergi antara penguatan kapasitas masyarakat dan modernisasi sistem bantuan ini menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kota yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga tangguh secara sosial dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk bencana.