Hilirisasi Hasil Hutan Bukan Kayu Kaltim Dinilai Mampu Angkat Ekonomi Masyarakat Desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ragam produk inovasi olahan dari pengelolaan kawasan perhutanan sosial tingkat desa kini menembus jangkauan pasar modern hingga mancanegara.

"Keberhasilan hilirisasi komoditas hasil hutan bukan kayu ini terbukti mampu mengangkat ekonomi masyarakat perdesaan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi di Samarinda, Senin.

Salah satu pencapaian dari program pemberdayaan tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan ekspor komoditas lidi nipah produksi warga Delta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara menuju pasar India.

Pencapaian kelompok tani hutan tersebut turut membuktikan bahwa kreativitas pengolahan bahan mentah sanggup memberikan nilai tambah kompetitif bagi hasil panen lokal.

"Masyarakat kita kini tidak lagi sekadar menjual bahan baku mentah, melainkan mengemasnya menjadi beragam produk komersial bernilai jual," ujar Rusmadi.

Olahan produk berkelanjutan juga gencar dikembangkan oleh masyarakat sekitar kawasan Sepaku melalui pengolahan daun dan buah mangrove menjadi produk sirup serta dodol.

Menurut dia, diversifikasi produk pangan dari hasil hutan ini memutar roda perekonomian keluarga sekaligus menyerap banyak partisipasi tenaga kerja dari kalangan perempuan desa.

"Pemberdayaan kelompok ibu rumah tangga dalam memproduksi olahan mangrove merupakan wujud nyata dari strategi pemerataan tingkat kesejahteraan warga di sekitar lingkar hutan," tuturnya.

Sementara itu, potensi budi daya komoditas kopi jenis liberika di Desa Suka Rahmat, Kabupaten Kutai Timur yang dikembangkan secara ramah lingkungan turut diandalkan menjadi sumber pemasukan andalan baru bagi masyarakat sekitar hutan lindung.

Ia  menyatakan hasil panen biji kopi yang diolah menjadi bubuk kemasan premium tersebut kini semakin diminati oleh pangsa pasar domestik berkat cita rasanya yang amat khas.

"Kolaborasi pembinaan yang pemerintah berikan selalu berfokus pada peningkatan kapasitas mutu pengemasan agar produk perhutanan sosial pantas dan bersaing saat terpajang di rak pasar modern," ucap Rusmadi.

Skema pendampingan bisnis terpadu tersebut turut menyasar perluasan sektor budi daya madu kelulut trigona di kawasan hutan di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang belakangan diolah warga menjadi turunan bahan produk kosmetik.

Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut dikawal secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi agar ekosistem hutan senantiasa terjaga kelestariannya. 

"Melalui kemandirian pengelolaan komoditas hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi ini, penduduk desa otomatis bertindak sebagai pelindung terdepan bagi kelestarian alam kita," kata Rusmadi.

Terbaru, capaian persetujuan perhutanan sosial Provinsi Kalimantan Timur tercatat seluas 360.947,82 hektare yang terbagi dalam 223 unit persetujuan dan telah diberikan kepada 23.451 kepala keluarga.