Platform Bijak Memantau Fasilitasi Publik Awasi Proses Legislasi di DPR

Salah satu sesi utama dalam acara ini adalah diskusi interaktif “Cara Baru Memantau DPR,” yang mempertemukan warga, anggota legislatif, dan perwakilan pemerintah dalam percakapan tentang kondisi demokrasi saat ini dan bagaimana platform seperti Bijak Memantau dapat memperkuat partisipasi publik.

Diskusi ini juga menghadirkan Okki Sutanto, pengamat dan pegiat sosial, serta perwakilan komunitas Bersama K-POPers sebagai representasi warga; Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo, M. IR (F-PD) dari unsur DPR; serta Maharani Putri Samsu Wibowo dari Open Government Indonesia sebagai perwakilan pemerintah. Sesi ini menekankan pentingnya membangun dialog terbuka, setara, dan informatif antara konstituen dan pembuat kebijakan.

Dalam sesi tersebut, Bramantyo Suwondo, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjembatani komunikasi serta memperkuat pemahaman politik di kalangan masyarakat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan dari Bijak Memantau. Selamat dan sukses juga atas peluncuran platform barunya. Sebagai anggota DPR yang kini memasuki periode kedua, saya menyadari masih besarnya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap sistem politik. Kesenjangan ini perlu diisi, tidak hanya oleh para pelaku politik seperti anggota DPR dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Kehadiran Bijak Memantau, menurut saya, dapat mengisi ruang pemahaman tersebut, dan hal ini perlu kita perkuat bersama,” ungkapnya.

Sebagai Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo juga menyoroti bahwa semangat yang diusung oleh Bijak Memantau sejalan dengan prinsip keterbukaan yang didorong oleh Open Government Partnership (OGP), program yang turut diinisiasi oleh Panja Open Government-Parliament BKSAP. Ia menegaskan bahwa sinergi multipihak sangat krusial dalam membangun ruang dialog yang terbuka dan inklusif antara masyarakat dan para pembuat kebijakan.

Peluncuran platform ini juga merupakan bagian dari rangkaian Open Government Week 2025, yang didukung oleh Open Government Indonesia. Maharani Wibowo, Direktur Hubungan Luar Negeri, Bappenas dan juga selaku perwakilan dari Open Government Indonesia menyatakan, “Keterbukaan bukan sekadar prinsip pemerintahan, tetapi juga ekosistem yang perlu dirawat bersama. Keterlibatan publik hanya bisa tumbuh jika tersedia ruang yang aman, informatif, dan inklusif untuk bertanya, belajar, dan bertindak,” ujar Maharani.

“Inisiatif-inisiatif yang mendorong pemahaman dan partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk melalui pendekatan digital, merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi yang terbuka,” ujar Maharani.