Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Platform Bijak Memantau Fasilitasi Publik Awasi Proses Legislasi di DPR

📅 Selasa, 20 Mei 2025, 19:20 WIB | Oleh:
  Platform Bijak Memantau Fasilitasi Publik Awasi Proses Legislasi di DPR Doc: Koran Jakarta - Haryo Brono
Ket. Ekonom dan Menteri Keuangan RI periode 2013–2014, Chatib Basri turut menyampaikan pendapatnya dalam acara peluncuran platform Bijak Memantau di Jakarta pada hari Selasa (20/5).

JAKARTA – Di tengah derasnya arus revisi undang-undang dan cepatnya dinamika legislasi yang kerap terjadi tanpa ruang dialog yang memadai. Masyarakat, terutama kelas menengah urban, merasa tertinggal, bingung, bahkan terputus dari arah kebijakan public kerena tidak adanya kesempatan.

Menjawab keresahan ini, platform Bijak Memantau (bijakmemantau.id) resmi diluncurkan pada 20 Mei 2025. Fasilitas ini sebagai ruang untuk membantu navigasi isu kebijakan, memantau proses legislasi, dan memperluas kanal partisipasi public dalam mengawal kerja dan keputusan DPR.

Sebagai kelanjutan dari inisiatif pendidikan politik Bijak Memilih pada Pemilu 2024, platform ini mendorong masyarakat untuk tetap terlibat setelah pemilu usai. Jika memilih wakil adalah langkah pertama, maka mengawal janji dan memastikan akuntabilitas adalah langkah berikutnya.

“Bijak Memantau hadir agar partisipasi politik publik tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut dalam keterlibatan yang sadar, kritis, dan berkelanjutan,” kata Andhyta Firselly Utami, CEO Think Policy dan perwakilan Sekretariat Bijak dalam acara peluncuran platform Bijak Memantau di Jakarta pada hari Selasa (20/5).

Ia menambahkan, kebijakan publik yang baik hanya bisa lahir dari ekosistem yang sehat dengan pemerintah yang responsif, masyarakat yang peduli, dan jembatan partisipasi yang bermakna di antara keduanya. Banyak orang muda dan kelas menengah ingin terlibat namun ruang partisipasi yang ada sering terbatas.

“Banyak orang muda dan kelas menengah sebenarnya ingin terlibat, tapi ruang partisipasi yang tersedia sering kali terbatas dan bersifat simbolik. Forum-forum formal seperti legislasi dan konsultasi publik belum sepenuhnya terbuka dan deliberatif, sementara ruang yang dibuka oleh masyarakat sipil cenderung lebih ekspresif tapi belum efektif pada hasil akhir kebijakan,” tuturnya.

 “Bijak Memantau hadir untuk menjawab tantangan ini dengan membuka akses, menyederhanakan isu, dan mendorong partisipasi yang lebih substansial,” tambahnya

Bijak Memantau memiliki tiga fitur utama yang dirancang untuk mudah diakses dan dipahami. Pertama memahami Isu menyajikan rangkuman delapan isu kebijakan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, dilengkapi aktor, regulasi, dan konteks kelembagaan yang relevan. Materi disusun bersama para ahli dan knowledge partner dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi riset untuk memastikan isi yang akurat.

Kedua memantau kebijakan memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan RUU yang masuk dalam Prolegnas maupun yang sedang menjadi sorotan publik. Ketiga memantau pada pejabat menghadirkan profil singkat anggota legislatif, posisi mereka terhadap isu tertentu, serta kanal komunikasi untuk menyampaikan aspirasi.

Tak berhenti di informasi, Bijak Memantau juga mendorong partisipasi lanjutan lewat Komunitas Bijak. Warga dapat mengikuti diskusi daring melalui Discord, Kelas Bijak, forum townhall, bahkan bergabung dalam advokasi bersama organisasi masyarakat sipil. Tujuannya untuk memperluas partisipasi dari opini menjadi aksi nyata.

Bukan Sekadar Penonton

Dalam sesi diskusi peluncuran platform Bijak Memantau, ekonom dan Menteri Keuangan RI periode 2013–2014, Chatib Basri turut menyampaikan pendapatnya. Ia  menekankan urgensi suara dari kelompok kelas menengah dalam menjaga arah kebijakan publik.

“Demokrasi sebetulnya adalah cara kita membatasi kebijakan negara. Dalam hal ini, peran masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu inti cerita kelas menengah adalah bagaimana mereka bersuara dan memengaruhi kebijakan publik. Di sisi lain, kelas menengah juga sering disebut sebagai professional complainer atau certified complainer dan menurut saya itu justru baik, mereka bisa menjadi agent of change,” paparnya.

“Dulu perubahan selalu diasosiasikan dengan gerakan buruh. Tapi sekarang berbeda: dengan adanya media sosial, ada saluran untuk bersuara. Kita bisa lihat contohnya dalam peringatan darurat Agustus 2024 lalu, di mana kelas menengah memainkan peran penting. Tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan informasi yang baik agar tahu apa yang perlu diperjuangkan. Di sini, Bijak Memantau punya peran penting dalam menyediakan konteks dan informasi yang akurat,” ungkapnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Piala Dunia, Tim-tim Favorit Lolos ke Fase Gugur   

Piala Dunia, Tim-tim Favorit Lolos ke Fase Gugur  

23 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.