Jaga Laut Bareng! KKP-Australia Perkuat 'Radar' Bersama untuk Laut Aman

JAKARTA - Pengawasan secara ketat membantu mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak, sehingga sumber daya ikan dapat tetap lestari untuk masa depan. 

Pengawasan memastikan bahwa pelaku usaha perikanan mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti izin usaha, penggunaan alat tangkap yang diizinkan, dan standar kualitas produk perikanan. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Otoritas Australia meningkatkan kerja sama di bidang pengawasan perikanan melalui pertemuan Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) ke-24, yang digelar di Jakarta.

"Forum tahunan ini membahas sekaligus menetapkan langkah konkret penanganan praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) yang di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/5).

Ia menyampaikan ada beberapa hal yang dibahas pada IAFSF ke-24, mulai dari evaluasi implementasi kinerja tahun 2024 hingga program kerja di tahun 2025.

Ia menuturkan kerja sama Indonesia-Australia dalam pengawasan perikanan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, khususnya di perairan perbatasan.

Ipunk menyebutkan pada tahun sebelumnya telah dilakukan berbagai kegiatan seperti patroli terkoordinasi, kampanye publik atau Public Information Campaign (PIC), serta peningkatan kapasitas sumber daya dalam upaya pengawasan praktik perikanan ilegal di wilayah perbatasan.

Sementara pada tahun ini, kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan patroli terkoordinasi, PIC, pertukaran data dan informasi pengawasan perikanan, serta peningkatan kapasitas pengawas perikanan dalam menangani praktik IUUF.

Ketua Delegasi Australia yang dipimpin Commander Troy Van Tienhoven, OAM, RAN Chief of Operation, Maritime Border Command, mengungkapkan kerja sama Australia dengan Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2007.

Menurut Troy kurang lebih 18 tahun, memberi manfaat dalam menyelesaikan permasalahan perikanan kedua negara, sehingga perlu ditingkatkan.

Pertemuan tersebut juga dihadiri CEO Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Operation Commander Australian Border Force (ABF), Direktur Intelligence dari Maritime Border Command (MBC).

Selain itu, Minister Counsellor Kedutaan Besar Australia di Jakarta, serta pimpinan dari Ditjen PDSKP, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk mendorong praktik perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan program prioritas Ekonomi Biru.

Penyelenggaraan IAFSF ke-24 menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Australia diperlukan untuk meningkatkan pengawasan perikanan yang lebih efektif.