Wacana Dokter Umum Bisa Operasi Caesar, Pakar: Tidak Tepat dan Berbahaya!

JAKARTA - Pemerintah melalui menteri kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mewacanakan dokter umum bisa melakukan operasi caesar. Pakar kesehatan dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, menilai, rencana tersebut tidak tepat dan cenderung berbahaya.

"Saat ini tidak tepat dan dapat berbahaya untuk praktik kebijakan saat ini. Karena apa? Ilmu kedokteran kan sudah berkembang pesat ya," ujar Dicky, kepada Koran Jakarta, Rabu (14/5).

Dia menjelaskan, praktik operasi caesar oleh dokter umum pernah dilakukan di Indonesia pada periode 1950-1980-an. Meski demikian, hal tersebut terjadi di daerah terpencil.

Dicky menambahkan, hal tersebut dapat terjadi karena perkembangan ilmu, etika, dan sistem kesehatan belum mapan. Menurutnya, historis tersebut tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan operasi caesar oleh dokter umum.

"Jadi konteksnya pada saat itu belum ada sistem spesialisasi yang mapan. Belum ada undang-undang praktik kedokteran dan regulasi profesi yang ketat. Jadi tidak ada jaminan hukum atau sistem pembuktian malpraktik seperti sekarang," jelasnya.

Dia menerangkan, operasi caesar harus presisi dan memiliki manajemen komplikasi serta perawatan pasca operasi. Jika dokter umum melakukan operasi caesar akan berbahaya mengingat regulasi profesi saat ini jauh lebih ketat ya.

"Undang-undang praktik kedokteran di Indonesia mengatur bahwa tindakan kedokteran harus dilakukan sesuai kompetensi dan kewenangan. Kan itu juga yang sudah ditelurkan oleh Kementerian Kesehatan," katanya.

Secara terpisah, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan dokter umum bisa melakukan operasi caesar. Menurutnya, tenaga kesehatan untuk operasi caesar, khususnya di daerah terpencil masih kurang.

Menkes menjelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbolehkan istilah 'task shifting' atau dokter-dokter umum diperbolehkan untuk melakukan tindakan penyelamatan nyawa masyarakat. Menurutnya, ada banyak dokter umum di daerah terpencil yang sulit menolong ibu hamil yang memerlukan bantuan.

"Ada dokternya, tapi dokternya tidak berani melakukan tugasnya karena takut mereka melanggar hukuman karena melanggar kompetensi. Karena urusannya dengan nyawa masyarakat," tuturnya.