Blokir Dicabut, Dana Jumbo Rp73 Triliun Langsung Mengalir ke Kemen PU!

JAKARTA - Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 menjadi 73,76 triliun rupiah dari 50,48 triliun rupiah. Tambahan buka blokir anggaran tersebut berdasarkan Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA) Kementerian Keuangan disampaikan Pagu Efektif Kementerian PU Tahun 2025

"Sesuai arahan dari Komisi V DPR RI yang pada waktu itu Kementerian PU harus mengutamakan preservasi, kami memohon ada penambahan anggaran untuk irigasi, preservasi jalan, dan padat karya," kata Menteri PU, Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/5).

Anggaran 73,76 triliun rupiah selanjutnya dimanfaatkan untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah, preservasi jalan semester II dan rehabilitasi, penanganan jembatan Nilai Kritis 4 (NK) , dukungan infrastruktur DOB Papua,pemenuhan sebagian pekerjaan lanjutan yang sudah commited dengan skema Multi Years Contract (MYC), dan dukungan penyelesaian infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Setelah rekonstruksi anggaran ini Pagu Efektif untuk Sekretariat Jenderal menjadi 498,2 miliar rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 81,2 miliar rupiah, Ditjen Sumber Daya Air sebesar 27,09 triliun rupiah, Ditjen Bina Marga sebesar 28,78 triliun rupiah, Ditjen Cipta Karya sebesar 11,18 triliun rupiah; Ditjen Prasarana Strategis sebesar 5,01 triliun rupiah, Ditjen Bina Konstruksi sebesar 460,9 miliar rupiah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 87,8 miliar rupiah, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 296,3 miliar rupiah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 278,2 miliar rupiah.

Tingkatkan Sinergitas

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong dengan tambahan anggaran itusinergi lintas kementerian untuk program yang memberi manfaat langsung ke masyarakat meningkat.

Hal itu seperti percepatan pembangunan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, penataan kawasan, dan rehabilitasi pasca-bencana. Begitu juga perluasan program padat karya, yang terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.