Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Gubernur Papua Barat Daya Minta DPR Tinjau Kepemilikan Tiga Pulau di Raja Ampat yang Kini Jadi Wilayah Malut

📅 Senin, 05 Mei 2025, 17:06 WIB | Oleh:
Gubernur Papua Barat Daya Minta DPR Tinjau Kepemilikan Tiga Pulau di Raja Ampat yang Kini Jadi Wilayah Malut Doc: antara foto
Ket. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu

SORONG - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta DPR RI untuk meninjau kembali keputusan kepemilikan tiga pulau di Kabupaten Raja Ampat yang kini masuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), agar segera dikembalikan ke Papua Barat Daya.

Ketiga pulau itu adalah Pulau Sain, Pula Piyai, dan Pulau Kiyas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Malut. “Ketiga pulau itu penduduknya adalah masyarakat orang asli Papua,” jelasnya di Sorong, Senin (5/5).

Persoalan tarik ulur sengketa pulau Sain, Piyai, dan Kiyas awalnya terjadi antara Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Halmahera Tengah, yang merupakan persoalan lama yang hingga kini masih diperdebatkan.

Ketiga pulau tersebut diklaim menjadi milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Halmahera Tengah. Namun secara administratif, pulau Sain, Piyai dan Pulau Kiyas berada dalam gugusan kepulauan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Pemerintah Papua Barat Daya mengusulkan agar Komisi II DPR RI kembali meninjau ulang Pembakuan Rupa Bumi sesuai Peraturan Badan Informasi Geospasial (BIG) supaya Pulau Sain, Pula Piyai dan Pulau Kiyas kembali menjadi milik Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

“Tiga pulau itu hilang dari Raja Ampat waktu masih berada di Papua Barat. Waktu rapat terakhir itu Papua Barat tidak hadir, sehingga dianggap menyetujui ketiga pulau itu masuk Maluku Utara,” katanya.

Elisa Kambu berharap kiranya Komisi II DPR RI bisa kembali meninjau keputusan itu untuk mengembalikan status kepemilikan tiga pulau ke Papua Barat Daya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Kebangkitan UMKM dan Penetrasi E-Commerce jadi Katalisator Pertumbuhan Industri Percetakan di Indonesia
    ehadiran platform pameran B2B bertaraf internasional seperti ALLPrint ...
  • Mentan Bidik Investasi Besar, Industri Bioetanol Nasional Mulai Digenjot
    Langkah strategis dari pemerintah pusat, khususnya melalui jaminan ...
  • Kemenperin Perkuat Kemitraan IKM Singkong dan Industri Nasional
    Langkah Kemenperin mengintegrasikan IKM olahan singkong melalui Program ...
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
  • Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi
    Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...
Olahraga
Timnas Indonesia Harus Mema...

Jenazah ABK KM Arupadhatu I Dikirim ke Jakarta

47 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Nasional
Jenazah ABK KM Arupadhatu I...
Megapolitan
Polda Metro Jaya Siapkan Pe...
Advertisement
Mentan Amran Berang, Sebut Masuknya Beras Ilegal Khianati Kerja Keras 115 Juta Petani Indonesia

Mentan Amran Berang, Sebut Masuknya Beras Ilegal Khianati Kerja Keras 115 Juta Petani Indonesia

24 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.