Pemerintah Alokasikan Rp2.567 Triliun untuk 8 Program Prioritas Nasional dalam Rangka Percepatan Pembangunan 2026

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp2.567,9 triliun untuk delapan program prioritas pada 2026.

“Di tahun 2026, pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (1/12).

Ia mengatakan delapan program tersebut difokuskan guna mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi untuk Indonesia yang tangguh dan sejahtera.

Menurut Airlangga, sektor pendidikan mendapatkan alokasi terbesar yakni Rp757,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.

Selanjutnya, program ketahanan energi mendapatkan anggaran sebesar Rp402,4 triliun, yang salah satunya dimanfaatkan untuk insentif perpajakan Rp16,7 triliun, energi baru terbarukan Rp37,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, serta dukungan lainnya Rp600 miliar.

Untuk mendukung efektivitas program ketahanan energi tersebut, pemerintah pun menetapkan sejumlah kebijakan, antara lain meningkatkan lifting minyak dan gas, mempromosikan penggunaan energi hijau, serta memastikan subsidi energi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Airlangga mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi prioritas utama pemerintah dengan anggaran mencapai Rp335 triliun.

Lebih lanjut ia mengatakan program tersebut ditargetkan untuk menjangkau 80 juta penerima manfaat hingga pertengahan tahun depan, meningkat dari cakupan saat ini yang sudah mencapai 44 juta anak sekolah. "Tentu (program) ini multiplier effect-nya (dampak bergandanya) juga luar biasa (terhadap perekonomian masyarakat)".

Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, termasuk dukungan pengadaan beras oleh BULOG serta peningkatan produktivitas petani dan nelayan.

Sektor kesehatan mendapatkan alokasi Rp244 triliun, sementara pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dialokasikan sebesar Rp181,8 triliun.

Ia mengatakan dua program prioritas lainnya adalah pertahanan semesta dengan anggaran Rp424,8 triliun serta akselerasi investasi serta perdagangan global sebesar Rp57,7 triliun.

Selain delapan program prioritas tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor perumahan untuk mengatasi backlog, melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperpanjang hingga 2027 serta penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun.

"Ini semua angka yang besar, kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ujar Airlangga Hartarto.