Jepang Gagal Dapat Keringanan Tarif dari AS

WASHINGTON - Jepang gagal mendapatkan keringanan segera dari kebijakan tarif AS pada Rabu (16/4). Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan setelah utusannya mengadakan pembicaraan di Washington, negosiasi di masa depan "tidak akan mudah".

Pembicaraan antara Ryosei Akazawa dan Presiden Donald Trump serta pejabat senior AS lainnya diawasi dengan ketat sebagai barometer negosiasi Washington dengan negara-negara lain yang terguncang oleh tarif AS.

"Tentu saja, diskusi selanjutnya tidak akan mudah, tetapi Presiden Trump telah menyatakan keinginannya untuk memberikan prioritas tertinggi pada negosiasi dengan Jepang," kata Ishiba di Tokyo.

"Kami menyadari bahwa putaran pembicaraan ini telah menciptakan landasan bagi langkah selanjutnya, dan kami menghargainya," kata Ishiba, seraya menyebut diskusi Akazawa di Washington "terbuka dan konstruktif".

"Tentu saja ada kesenjangan antara Jepang dan AS," katanya.

Investor Teratas

Perusahaan Jepang merupakan investor terbesar di Amerika Serikat, dan Jepang merupakan sekutu strategis yang penting bagi Washington di kawasan Asia-Pasifik.

Tetapi Jepang dikenai tarif dasar 10 persen yang sama yang diberlakukan Trump pada sebagian besar negara serta pungutan yang lebih tinggi pada mobil, baja, dan aluminium.

Satu dari 10 pekerjaan di ekonomi terbesar keempat di dunia terkait dengan industri otomotif.

Trump telah menangguhkan selama 90 hari apa yang disebut tarif timbal balik pada sejumlah negara, termasuk Jepang yang menghadapi tarif tambahan sebesar 24 persen, kecuali Tiongkok.

Selain mengambil lebih banyak barang AS, Trump dilaporkan ingin Jepang membeli lebih banyak peralatan pertahanan AS dan berbuat lebih banyak untuk memperkuat yen terhadap dolar.

Kemajuan Besar 

Trump mengatakan di platform Truth Social miliknya setelah bertemu Akazawa, bahwa keduanya telah membuat "kemajuan besar". 

Menteri Jepang kemudian mengadakan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Perdagangan Jamieson Greer.

Akazawa mengatakan kepada wartawan setelahnya di Washington bahwa pemerintahan Trump menginginkan kesepakatan perdagangan dalam pembekuan pungutan "timbal balik" selama 90 hari saat ini.

"Saya memahami bahwa AS ingin membuat kesepakatan dalam waktu 90 hari. Sementara itu, kami ingin melakukannya sesegera mungkin," kata Akazawa.