Miliaran Dolar untuk Diplomasi Dagang, RI Tambah Impor dari AS untuk Redam Tarif Trump

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sejumlah tawaran yang akan disampaikan saat bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). 

Seperti diketahui, AS menerapkan ketentuan tarif 32 persen terhadap barang impor asal Indonesia, yang ditunda penerapannya hingga 90 hari ke depan.

Pemerintah Indonesia berencana menambah impor dari AS senilai 18-19 miliar dolar AS. Penambahan tersebut sebagai bagian dari strategi negosiasi tarif timbal balik atau resiprokal Presiden Donald Trump.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan penambahan belanja tersebut menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

“Dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor (AS) yang besarnya 18-19 miliar dolar (AS),” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/4).

Pemerintah sendiri telah mempersiapkan sejumlah komoditas yang menjadi target impor, meski belum bisa dirinci karena proses negosiasi masih belum berlangsung.

Tim negosiasi yang dipimpin Menko Airlangga itu dijadwalkan bertemu Pemerintah AS di Washington DC pada 16–23 April 2025 mendatang.

Namun, ia memastikan bahwa barang-barang yang akan dibeli merupakan komoditas yang memang dibutuhkan di dalam negeri serta tidak akan ganggu produksi domestik.

"Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Nilainya mendekati 18 miliar dolar AS," tuturnya.

Lebih lanjut, Menko menjelaskan bahwa beberapa barang yang selama ini rutin diimpor dari AS adalah produk agrikultur seperti gandum (wheat) dan kedelai (soybean).

Selain itu, ada kemungkinan impor energi seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Rencana penambahan impor ini tak hanya dimaksudkan sebagai kompensasi dagang, melainkan juga menjadi pintu masuk pembahasan kerja sama kedua negara yang lebih luas.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat resmi ke Amerika.

"Nah tentu beberapa hal tadi sudah dibahas dengan kementerian dan lembaga sehingga kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier," ucapnya.