Presiden Tunisia Pecat Perdana Menteri di Tengah Krisis Ekonomi

TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied memberhentikan Perdana Menteri Kamel Madouri pada Kamis (20/3) malam, saat negara itu bergulat dengan masalah ekonomi.

Madouri, seorang teknokrat yang baru ditunjuk Agustus lalu dalam perombakan kabinet besar-besaran, digantikan oleh Sarra Zaafrani Zenzri, yang sebelumnya menteri pekerjaan umum, menurut pengumuman resmi.

Saied menyatakan ketidakpuasannya dalam beberapa minggu terakhir terhadap kinerja pemerintah.

Tunisia yang terlilit utang terperosok dalam kesulitan ekonomi dan keuangan yang serius, lambatnya pertumbuhan dan tingginya angka pengangguran.

Presiden yang memiliki kekuasaan penuh untuk memberhentikan menteri dan hakim, menunjuk Madouri sebagai perdana menteri pada Agustus 2024.

Pada saat itu, ia juga mengganti 19 menteri lainnya, membenarkan keputusannya demi "kepentingan tertinggi negara" dan "keamanan nasional".

Perombakan terbaru ini terjadi di tengah iklim politik yang tegang. Lawan-lawannya dipenjara, demikian pula para pengusaha dan tokoh media.

Saied menjadi presiden pada tahun 2019, dan Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi yang muncul dari Gerakan Arab Spring.

Ia melancarkan perebutan kekuasaan besar-besaran pada tahun 2021, yang menurut para kritikus merupakan awal dari kemunduran kebebasan dan hak demokrasi.

Namun para pembela Saied mengatakan ia telah menepati janjinya untuk memerangi korupsi dan inefisiensi yang melanda Tunisia selama puluhan tahun.

Meski demikian, negara Afrika Utara dengan penduduk lebih dari 12 juta orang ini menderita kekurangan bahan pokok seperti susu, gula, dan tepung secara sporadis, dan pengangguran pun tinggi.

Pertumbuhan ekonomi tahunan Tunisia diproyeksikan hanya 1,6 persen untuk tahun 2025, menurut IMF.

Utang berkisar sekitar 80 persen PDB, dibandingkan dengan 67 persen sebelum Saied menjabat pada tahun 2019.

Saied terpilih kembali pada bulan Oktober 2024 dengan mayoritas lebih dari 90 persen suara, dalam pemilihan yang ditandai dengan jumlah pemilih kurang dari 30 persen.