Wamendagri Bima Beri Kuliah Umum di Universitas Sam Ratulangi Soal Pemilu Perkuat Integrasi Bangsa

MANADO - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) dapat memperkuat integrasi bangsa karena terbiasa dengan perbedaan. Ketika kontestan pemilu masuk dalam pemerintahan, mereka kemudian bersama-sama bersatu untuk kepentingan bangsa.

"Terbiasa berbeda, tetapi kemudian bersama-sama ketika pemerintahan. Jangan sampai pemilu itu memecah. Teman-teman sekalian, di Indonesia itu, elite politik itu relatif cair," katanya saat memberikan kuliah umum di Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (12/3/2025).

Bima menekankan, jangan sampai pelaksanaan pemilu justru memecah belah masyarakat karena adanya perbedaan. Menurutnya, perbedaan merupakan keniscayaan, dan kebersamaan sekaligus persatuan harus selalu diperjuangkan. Apabila persatuan tersebut tak terwujud, maka akan menghambat berbagai upaya pembangunan.

“Enggak ada bangsa yang maju tanpa kita integrasinya kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan, civitas academica merupakan bagian dari penjaga demokrasi agar tetap berdiri tegak. Karena itu, peran mereka diperlukan bagi jalannya demokrasi di Indonesia. "Teman-teman kampus, teman-teman sekalian ya, para pemikir-pemikir, aktivis, ini adalah pagar-pagar yang menjaga agar demokrasi kita tetap terjaga. Tidak kembali lagi ke masa lalu," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengungkapkan berbagai isu penting mengenai pemilu yang perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Hal itu seperti adanya usulan mengenai desain sistem pemilu.

Namun, dia menegaskan bahwa apa pun usulan desain tersebut harus sejalan dengan konsep otonomi daerah. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mengkaji kelebihan dan kekurangan terhadap berbagai usulan desain pemilu.

Di lain sisi, dirinya juga menegaskan pentingnya penyelenggara pemilu bersikap netral. Mereka tidak boleh terkontaminasi politik mana pun dan harus memiliki kapasitas. Tak hanya itu, isu mengenai upaya pelaksanaan pemilu yang efektif dan akuntabel juga harus menjadi perhatian bersama.

(IKN)