Pemprov Perkuat Ekonomi Kreatif

JAKARTA – Ekonomi rakyat diyakini akan terus mampu menjadi soko guru ekonomi Jakarta. Untuk itu, Pemprov Jakarta teruse berupaya keras memajukan ekonomi kreatif dari sektor UMKM. Maka, untuk mengembangkannya, pemprov menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf)/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan untuk memperkuat ekonomi kreatif kedua institusi tersebut. Penandatanganan dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).

Kerja sama ini tak hanya untuk mendukung Jakarta menjadi kota global, tapi juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi kreatif. “Kerja sama ini untuk mendukung Jakarta sebagai kota global, yang juga termasuk dalam timeline executive action program 100 hari Gubernur dan Wagub Jakarta,” jelas Pramono.

Kolaborasi untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, khususnya peningkatan lapangan kerja, kewirausahaan, dan industri kreatif. Pramono berharap ekosistem ekonomi kreatif dapat menguatkan peran baru Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Gubernur menilai, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sektor ekonomi kreatif berkontribusi hampir 11 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

Maka, kerja sama yang dilakukan menjadi langkah strategis dalam mengembangkan berbagai aspek ekonomi kreatif. Contoh, pengembangan kegiatan tematik yang dapat meningkatkan daya tarik wisata dan industri kreatif Jakarta.

Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi koridor ekonomi kreatif di berbagai wilayah Jakarta. Juga penyediaan fasilitas dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif agar dapat menembus pasar global. Selain itu, pertukaran data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

Pramono menyatakan, kesepakatan ini bisa menjadi landasan untuk mengupayakan berbagai aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi para pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif Jakarta. Dengan demikian, perekonomian Jakarta mampu bergerak lintas sektor makro dan mikro. Selain itu, sekaligus meningkatkan kualitas ekonomi kreatif yang mendongkrak kesejahteraan pelaku.

Dia mengajak seluruh elemen bersama-sama mengawal dan mendukung implementasi kesepakatan. “Peran aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan inisiatif ini dapat berjalan optimal,” katanya.

Sedangkan Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Jakarta untuk penguatan ekonomi kreatif di berbagai bidang. Ini mulai dari sektor kuliner, fesyen, pertunjukan seni, film animasi, hingga games developer.

Bantuan Kejagung

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov Jakarta dalam pembangunan Jakarta ke depan. Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan Gubernur Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Burhanuddin menyatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano, Jumat (7/3) pagi tidak hanya silaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum. “Beliau minta Kejaksaan mendampingi agar dalam pelaksanaan pembangunan Jakarta, tidak bertentangan dengan perundangan-undangan,” ucapnya.

Pramono menuturkan, permintaan tersebut disampaikan lantaran saat ini Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemprov berkontribusi perekonomian terbesar dari daerah-daerah lain. Maka, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.

Apalagi, APBD Jakarta lebih dari 91 triliun. Tentunya, ini memerlukan pendampingan supaya dalam keputusan tidak ada lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkannya. Pramono juga telah mengaudit untuk memastikan pemerintahan berjalan baik.