PBB: Sudan Hadapi “Jurang Maut” Kecuali Perang Berakhir

JENEWA - Sudan menghadapi jurang kehancuran dan kemungkinan ratusan ribu kematian kecuali perang yang menghancurkan di negara itu berakhir dan bantuan mengalir masuk, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan pada Kamis (27/2).

Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB, Volker Turk, menggambarkan prospek suram bagi Sudan, tempat kelaparan telah melanda dan jutaan orang telah meninggalkan rumah mereka di tengah pertempuran sengit antara pasukan yang bertikai.

Sejak April 2023, Sudan telah terkunci dalam konflik brutal antara panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter.

"Sudan bagaikan tong mesiu, di ambang ledakan kekacauan lebih lanjut dan semakin berisiko mengalami kejahatan kekejaman dan kematian massal akibat kelaparan," ucapTurk memperingatkan Dewan HAM PBB seraya menyebut negara itu sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia.

"Kami sedang menyaksikan jurang yang dalam. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan bahwa jika perang tidak segera berakhir, bantuan darurat diberikan, dan pertanian kembali pulih, ratusan ribu orang bisa meninggal," imbuh dia.

Turk mengatakan lebih dari 600.000 orang kini berada di ambang kelaparan dengan bencana kelaparan dilaporkan terjadi di lima wilayah, termasuk kamp pengungsian Zamzam di Darfur Utara. Turk mengatakan lima daerah lagi mungkin menghadapi bencana kelaparan dalam tiga bulan ke depan, sementara 17 daerah lainnya dianggap berisiko.

Ia pun mengatakan sekitar 8,8 juta orang telah terpaksa meninggalkan rumah mereka di Sudan, sementara 3,5 juta lainnya telah melarikan diri melintasi perbatasan.

"Ini adalah krisis pengungsian terbesar di dunia. Sekitar 30,4 juta orang membutuhkan bantuan, mulai dari perawatan kesehatan hingga makanan dan bentuk dukungan kemanusiaan lainnya," ungkap dia.

Laporan Tahunan

Saat menyampaikan laporan tahunannya tentang situasi HAM di Sudan, Turk mengatakan beberapa tindakan yang didokumentasikannya mungkin merupakan kejahatan perang dan kejahatan kekejaman lainnya. Turk mengatakan rakyat Sudan telah menanggung penderitaan dan rasa sakit yang tak terduga sejak konflik dimulai, tanpa ada solusi damai yang terlihat.

Menanggapi laporan tersebut, Ghana, yang berbicara atas nama kelompok Afrika, menyerukan upaya internasional tunggal dan terkoordinasi untuk menyelesaikan krisis, tetapi mengatakan prioritas utama adalah “membungkam senjata" yang bisa membuka jalan bagi aliran bantuan tanpa gangguan.

Sementara itu Prancis mengatakan kedua pihak yang berseteru di Sudan menolak untuk menghormati aturan dasar hukum humaniter dan HAM internasional. Sedangkan Inggris menyatakan konflik itu sama sekali tidak perlu dan menyatakan para pelaku pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban. AFP/I-1