Optimalisasi Teknologi Pertanian, Solusi Peningkatan Produksi, CIPS Beri Rekomendasi

JAKARTA - Lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merekomendasikan pemberlakuan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas secara signifikan. Salah satunya adopsi teknologi pertanian yang lebih merata.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Rachmad Supriyanto mengatakan bantuan peralatan, mesin, maupun inovasi lain di bidang pertanian seperti varietas unggul baru sudah banyak disediakan oleh pemerintah.

Meski demikian, program-program ini masih perlu ditingkatkan. Peningkatan akses terhadap teknologi pertanian dapat dicapai melalui iklim kebijakan yang lebih ramah terhadap penanaman modal di bidang pertanian.

"Indonesia perlu fokus pada reformasi kebijakan beras yang lebih komprehensif dan dapat menyentuh akar persoalan terkait beras, seperti perbaikan cara-cara bertani supaya proses produksi menjadi lebih efisien dan penggunaan cara bertani yang lebih aman, seperti intensifikasi," ujar Rachmad dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27/2).

Dia memaparkan peningkatan produksi pangan tidak harus dilakukan dengan memperluas lahan (ekstensifikasi). Tetapi dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada (intensifikasi).

Indonesia harus mengalihkan fokus dari ekspansi lahan ke intensifikasi dan modernisasi untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Menurutnya, infrastruktur dan teknologi pertanian yang masih terbatas membuat biaya produksi tinggi, sehingga harga pangan tetap mahal. Jika masalah ini tidak diatasi, pola kenaikan harga beras setiap tahun akan terus berulang.

Lebih lanjut, kata Rachmad, solusi jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada intervensi harga, tetapi harus fokus juga pada modernisasi pertanian dan efisiensi rantai pasok.

Kebijakan beras dinilainya perlu mempertimbangkan segala aspek. Kebijakan penetapan harga, sangat mungkin mendistorsi pasar, namun tidak mengatasi persoalan utama, yaitu belum efisiennya proses produksi beras yang akhirnya menyebabkan kualitasnya belum terlalu baik dan harganya tinggi.

Saat ini, pemerintah memberlakukan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar 6.500 ruoiahbper kilogram (kg), dari yang sebelumnya sebesar 6.000 rupiah per kg. Penetapan HPP bertujuan untuk melindungi petani, terutama ketika pasokan melimpah saat masa panen.