Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR: Jangan Korbankan Petani, Nelayan, dan Rakyat Kecil

JAKARTA – Efisiensi anggaran harus tetap menjamin kesejahteraan rakyat, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional.

Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun (34,09% dari total anggaran), Kementerian Kehutanan sebesar Rp1,21 triliun (23,6% dari total anggaran), Badan Karantina Indonesia sebesar Rp395,88 miliar (27,87% dari total anggaran), dan Badan Pangan Nasional sebesar Rp160,9 miliar (48,76% dari total anggaran).

 "Kita perlu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini," ujarnya.

Legislator dari Indonesia Timur ini juga menyoroti pentingnya perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran untuk program-program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

 "Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pelayanan publik," tambahnya.

Komisi IV juga mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan alokasi anggaran bagi program-program yang mendukung swasembada pangan dan keberlanjutan sektor pertanian serta kelautan.

"Kami akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat," katanya.

"Kami semua akan berkomitmen bawa antara DPR dan pemerintah saling bekerjasama memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik serta tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat," katanya.