Partai Bantah Yoon Mundur Sebelum Putusan Pemakzulan

SEOUL - Pemimpin sementara Partai Kekuatan Rakyat, Kwon Young-se, menolak spekulasi bahwa Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk-yeol, akan mengundurkan diri secara sukarela sebelum adanya putusan sidang pemakzulan, dengan menyebut langkah tersebut tidak realistis dan tidak pantas.

Kwon menyampaikan pernyataan tersebut pada Senin dalam forum debat yang diselenggarakan oleh Kwanhun Club, sebuah asosiasi jurnalis senior.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya tentang kemungkinan Yoon mundur secara sukarela di tengah kekhawatiran bahwa putusan pemecatannya dapat memicu bentrokan antara faksi politik.

"Saya tidak berpikir pengunduran dirinya akan menyelesaikan semua masalah ini, terlepas dari apakah itu secara hukum dan konstitusional mungkin dilakukan," kata Kwon. "Itu tidak pantas,”imbuh dia.

Kwon pun menekankan bahwa keputusan Yoon untuk mengundurkan diri sepenuhnya adalah haknya sendiri dan bukan tim hukumnya, mengacu pada pernyataan baru-baru ini dari tim hukum yang menyebutkan bahwa mereka dapat mengambil keputusan besar.

"Pilihan seperti itu secara realistis tidak dipertimbangkan, dan bahkan jika itu dipertimbangkan, itu bukan tindakan yang tepat," ujar Kwon.

Mengenai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember, Kwon mengakui bahwa itu jelas merupakan kesalahan dan sebuah langkah yang berlebihan.

Mahkamah Konstitusi Korsel akan memutuskan apakah akan secara resmi secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikannya setelah parlemen yang dikuasai oposisi memberikan suara untuk memakzulkannya.

Spekulasi

Sebelumnya pada Minggu (16/2) muncul spekulasi bahwa presiden Korsel yang diskorsing, tentang kemungkinan bahwa Yoondapat secara sukarela mengundurkan diri dari posisinya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi menentukan apakah ia akan digulingkan.

Spekulasi semacam itu tidak mereda bahkan ketika pengacara Yoon mengesampingkan kemungkinan pengunduran dirinya dan hukum Korsel menunjukkan bahwa pengunduran diri bukanlah pilihan yang layak bagi presiden yang sedang menjabat yang dituduh memimpin kudeta maupun yang sedang menghadapi pengadilan pidana dan pemakzulan.

Anggota DPR Park Jie-won dari oposisi utama Partai Demokrat Korea mengatakan di akun Facebook miliknya pada Minggu bahwa Yoon tidak memenuhi syarat untuk mundur secara sukarela karena setiap pejabat publik yang menghadapi tuntutan pidana atau pemakzulan tidak dapat mengundurkan diri sampai pengadilan menyelesaikan keputusannya.

Menurut Cho Gap-je, seorang jurnalis yang condong ke kanan, sebelumnya mengklaim Yoon dapat segera mengumumkan pengunduran dirinya untuk mengganggu status quo menjelang pemilihan presiden sela yang akan mengikuti akhir mendadak untuk masa jabatan lima tahun Yoon yang dimulai pada Mei 2022.

"Penentuan Yoon untuk mengundurkan diri dapat memicu simpati publik, membangun opini publik yang menguntungkan partai konservatif dan siapa pun yang menentang pemimpin oposisi," kata Cho pada Kamis (13/2) dalam sebuah sesi wawancara dengan YTN. Yonhap/The Korea Herald/I-1