Kalau Mau Investor Masuk, Tegakkan Dulu Aturan Hukum

JAKARTA - Selain memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Indonesia juga harus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita para pekerja. Kondisi seperti itu hanyaakan bisa dicapai jika Indonesia lebih memacu investasi dan ekspor, bukan terus bertumpu pada konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Doktor Ekonomi lulusan dari Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat, Sabinus Beni yang diminta pendapatnya mengatakan syarat utama untuk menyedot investasi dari luar adalah penegakan hukum yang kuat. Tanpa penegakan hukum, sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain menarik investasi.

Menurut Sabianus, Indonesia harus meniru Singapura yang memberi kenyamanan kepada investor dengan menjamin kepastian hukum. Investor yang masuk ke Singapura bahkan banyak dari negara maju. Begitu juga banyak pengusaha Indonesia lebih memilih menanamkan modalnya di Singapura ketimbang di Indonesia.

“Chandra Asri misalnya mengakuisisi kilang Shell sekitar 500 juta dollar AS.Kemudian Salim Group membangun pembangkit listrik hidrogen senilai 720 juta dollar AS,” kata Sabianus.

Sementara Pemerintah RI malah tidak punya cukup anggaran untuk belanja dan investasi modal. Saat ini, Pemerintah jelasnya tidak punya cukup anggaran untuk investasi modal dan bahkan kesulitan menyediakan program seperti makan gratis bagi masyarakat.

“Hal itu karena negara terus-menerus harus mencicil utang. Utang yang jatuh tempo sekarang, bahkan tidak bisa ditutup dengan anggaran yang ada, sehingga harus berutang lagi,” kata Sabianus.

Kondisi itu akibat korupsi yang sudah mencapai titik kritis, jika tidak segera dibenahi, maka Pemerintah semakin terjebak dalam siklus utang yang tidak berkesudahan.

Selain kepastian hukum dan utang, akar masalah perekonomian lainnya kata Sabianus adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi domestik, bukan dari sektor produktif yang berkelanjutan.

“Kita sering membesar-besarkan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) hanya agar rasio utang terhadap GDP terlihat baik dan demi mendapatkan utang baru. Ini sangat ironis dan menyedihkan,” jelas Sabianus.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya berasal dari swasembada pangan dan pembangunan industri yang mampu menggantikan kebutuhan impor.

Ia mencontohkan kebijakan Amerika Serikat (AS) yang membangun industri dalam negerinya dengan mengenakan tarif 25 persen untuk impor baja dan aluminium. Jepang bahkan mau membeli tetapi tidak diizinkan, tetapi untuk meningkatkan daya saingnya mereka menaikkan tarif impor. Pada akhirnya, industri mereka tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi lebih bagus secara keseluruhan.

Berani Subsidi Ekspor

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Islam dan Politik (PSID) Jakarta, Nazar el Mahfudzi mengatakan Indonesia harus siap menghadapi persaingan perdagangan dunia memang tidak adil dan tidak setara.

Selain melindungi pasar domestik mereka dari serbuan barang-barang impor, mereka juga berani mensubsidi industri ekspornya. Tiongkok malah mensubsidi industri otomotifnya yang diekspor seperti ke Indonesia sehingga harga jualnya murah. Kalau penetrasi pasarnya sudah kuat dan bisa diterima konsumen dan saingan semakin berkurang, bahkan mati, baru mereka menaikkan harga jual karena sudah menguasai pasar. Begitu juga dengan pangan yang mereka ekspor diberi subsidi hingga 30 persen.