Akademisi Harapkan Efisiensi Anggaran untuk Riset dan Inovasi Dikaji Ulang

JAKARTA - Dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustina Kustulasari, menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang efisiensi anggaran riset dan inovasi. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan efektivitas.

“Jika efisiensi justru mengurangi daya dukung terhadap riset dan inovasi, maka kebijakan ini perlu dikaji ulang,” ujar Agustina, dalam keterangan resminya, Minggu (16/2).

Dia mempertanyakan pemangkasan anggaran ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana efisiensi tersebut diterapkan. Menurutnya, dalam konteks riset di perguruan tinggi pemotongan anggaran dapat berdampak luas, baik bagi dosen maupun mahasiswa.

Agustina melanjutkan, universitas sering kali merancang program berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Jika ada perubahan mendadak seperti sekarang, tentu akan mengganggu dinamika kerja, perencanaan program, dan bahkan bisa menghambat penelitian yang sudah berjalan.

“Padahal riset dan inovasi menjadi bagian penting dalam peningkatan kemampuan daya saing bangsa,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan tinggi dan riset. Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dipotong sebesar 14,3 triliun rupiah dari pagu anggaran yang mencapai 56,6 triliun rupiah.

Agustina mengungkapkan, adanya pemangkasan membuat perguruan tinggi harus semakin kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kerja sama dengan industri dan lembaga internasional. Namun, ia juga mengingatkan bahwa langkah ini bukan hal yang baru dan sudah lama dilakukan.

“Tentu ini menjadi tantangan besar bagi peneliti dan institusi akademik. Kita harus terus kreatif, tetapi pada saat yang sama negara juga perlu terus berperan,” katanya.

Dia juga turut menekankan pentingnya mempertimbangkan kembali dampak jangka panjang dari kebijakan efisiensi ini. Pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh menghambat pencapaian tujuan utama pendidikan dan riset.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi ini benar-benar untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan bukan pemangkasan untuk kepentingan politik,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, menyatakan, pihaknya tengah berupaya meminimalisasikan pemangkasan dana riset agar tidak akan berdampak signifikan. Meski akan ada penyesuaian terhadap riset, pihaknya ingin pemangkasan yang terjadi masih rasional.

“Jadi kami masih mencoba merasionalisasikan agar potongan di dana riset itu sekecil-kecilnya gitu,” ucapnya. ruf/S-2