Junta dan Kelompok Minoritas Teken Gencatan Senjata

BEIJING - Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Senin (20/1) mengumumkan bahwa junta militer Myanmar dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) telah menandatangani perjanjian formal untuk gencatan senjata yang dimulai pada 18 Januari lalu untuk menghentikan pertempuran di dekat perbatasan kedua negara.

Kedua pihak mengadakan pembicaraan di Kota Kunming di barat daya Tiongkok dan berterima kasih kepada Beijing atas upayanya dalam mempromosikan perdamaian, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam jumpa pers harian.

“Mendinginkan situasi di wilayah utara Myanmar merupakan kepentingan bersama semua pihak di Myanmar dan semua negara di kawasan, serta berkontribusi pada keamanan, stabilitas, dan pembangunan wilayah perbatasan antara Tiongkok dan Myanmar,” kata Mao.

“Tiongkok akan terus aktif mempromosikan perdamaian dan dialog serta memberikan dukungan dan bantuan bagi proses perdamaian di Myanmar utara,” imbuh dia.

Mao pun menjelaskan bahwa Tiongkok dan Myanmar adalah tetangga yang bersahabat, dan Beijing dengan tegas menentang perang dan pergolakan di Myanmar.

“Kami berharap semua pihak akan menjaga momentum gencatan senjata dan perundingan damai, sungguh-sungguh melaksanakan kesepahaman bersama yang ada, mengambil inisiatif dalam meredakan situasi di lapangan dan selanjutnya berunding dan menyelesaikan isu-isu terkait melalui dialog," ungkap dia.

"Tiongkok juga secara tegas mendukung Myanmar dalam mewujudkan rekonsiliasi politik sedini mungkin dan memajukan agenda politik dalam negerinya di bawah kerangka konstitusi. Tiongkok siap untuk secara aktif mempromosikan perundingan perdamaian dan memberikan dukungan serta bantuan untuk proses perdamaian di Myanmar utara," imbuh Mao.

Kekhawatiran Tiongkok

MNDAA adalah salah satu dari beberapa kelompok bersenjata etnis minoritas yang berjuang untuk mengusir militer dari apa yang mereka anggap sebagai wilayah mereka.

Kelompok bersenjata minoritas ini adalah bagian dari apa yang disebut Aliansi Tiga Persaudaraan, dengan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang dan Tentara Arakan, yang melancarkan serangan terhadap junta militer pada akhir Oktober 2023 dengan merebut sebagian besar wilayah dekat perbatasan dengan Tiongkok.

MNDAA, yang terdiri dari etnis Tionghoa, mengatakan pada Juli 2024 lalu bahwa mereka telah menguasai pangkalan militer utama di dekat perbatasan Tiongkok.

Para analis mengatakan Tiongkok khawatir dengan kemajuan pasukan antijunta yang telah mendorong militer keluar dari daerah perbatasan penting dan mulai membuat terobosan menuju pusat Kota Mandalay.

Junta militer merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil Myanmar pada Februari 2021, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis.

Tiongkok khawatir kekacauan di sepanjang perbatasannya dengan Myanmar yang panjangnya lebih dari 2.000 kilometer, akan membahayakan investasi dan perdagangan.

Beijing sebelumnya menjadi penengah kesepakatan gencatan senjata di wilayah perbatasan utara pada Januari 2024, tetapi kesepakatan itu gagal beberapa bulan kemudian. Dan hal ini membuat Beijing mengeluarkan peringatan agar warganya tidak mendatangi Myanmar utara. ST/Ant/I-1