Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Komisi IV DPR Apresiasi Langkah KKP Segel Pagar Laut di Perairan Banten

13 Kamis, 16 Jan 2025, 10:10 WIB | Oleh:
Komisi IV DPR Apresiasi Langkah KKP Segel Pagar Laut di Perairan Banten Komisi IV DPR Apresiasi Langkah KKP Segel Pagar Laut di Perairan Banten Doc: dpr.go.id
Ket. Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv.

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten.

Penyegelan tersebut dilakukan karena pemasangan pagar bambu tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), alias ilegal.

Rajiv memastikan Komisi IV DPR segera mengagendakan kunjungan spesifik (kunspek) ke lokasi pemagaran laut di Kabupaten Tangerang setelah masa reses berakhir.

“Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas. Kami sudah membahas di internal Komisi IV, dan begitu masa sidang dibuka, kami akan segera melakukan kunjungan spesifik,” kata Rajiv, Rabu (15/1).

Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini menjelaskan, kunspek bertujuan untuk meninjau langsung dampak pemagaran laut terhadap masyarakat setempat, khususnya nelayan. Setelah kunspek dilakukan, Komisi IV akan menggelar rapat dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukan langkah strategis dalam menangani masalah ini.

“Semua ada mekanismenya. Setelah kunspek, kami DPR akan melakukan rapat dengan mitra kerja untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem ini.

KKP melakukan penyegelan terhadap pagar bambu yang dipasang tanpa izin di perairan Tangerang setelah menerima aduan dari nelayan. Nelayan di sekitar lokasi mengeluhkan bahwa keberadaan pagar laut tersebut mengganggu aktivitas mereka dan merugikan secara ekonomi.

Langkah KKP ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR sebagai upaya memastikan tata kelola ruang laut berjalan sesuai aturan, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh aktivitas ilegal di perairan. 

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail

Upaya Menekan Korupsi, APIP Diharapkan Bisa Jadi Andalan

45 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Upaya Menekan Korupsi, APIP...
Daerah
Beras untuk Stabilisasi Mal...
Megapolitan
Layanan Kesehatan Terintegr...

Para Pekerja Juga Berhak Memeriksakan Diri secara Gratis

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Para Pekerja Juga Berhak Me...
Luar Negeri
Jangan Main HP Saat Berkend...

Pergerakan Harga Emas Hari Ini

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Pergerakan Harga Emas Hari Ini

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +