Estimasi Produksi Beras Januari 1,2 Juta Ton, Lalu Februari 2,08 Juta

JAKARTA-Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan adanya potensi surplus beras dengan melihat estimasi produksi beras Januari dan Februari tahun 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan adanya kenaikan produksi beras di awal 2025 yang melebihi periode yang sama di 2024. Estimasi produksi beras di Januari 2025 dilaporkan bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 bisa 2,08 juta ton. 

Angka tersebut jika dibandingkan dengan Januari dan Februari 2024 yang ada di angka 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton, memperlihatkan adanya surplus sejumlah 1,02 juta ton. "Dari itu, perkiraan terjadinya panen raya beras dapat dimulai pada akhir Februari sampai Mei mendatang,"ungkap Arief melalui keterangannya dari Semarang, Jawa Tengah.

Karena itu tegasnya, sejalan dengan semangat swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto, pentingnya mengoptimalkan panen raya yang akan berlangsung dalam 2-3 bulan ke depan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. 

“Panen raya merupakan momentum strategis untuk memperkuat stok pangan nasional. Oleh karena itu, Bulog harus dapat memaksimalkan serapan hasil panen petani dalam negeri di masa panen raya, tentunya dengan tetap menjaga kualitas beras yang diterima agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, terutama menyangkut kadar air,” ujar Arief.

Arief menekankan bahwa keberhasilan penyerapan beras domestik tidak hanya berdampak pada penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berkualitas, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan petani. 

"Apalagi kita mau setop impor beras di 2025 ini. Jadi sangat penting Bulog menjaga kualitas gabah dan beras. Kadar air harus benar-benar dijaga. Ini demi untuk kualitas. Kita harus cek itu benar-benar," pintanya.

Arief menambahkan, berdasarkan Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 lalu, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg.  

“Dengan itu, Bulog harus memastikan proses penyerapan dilakukan dengan harga yang baik menyesuaikan HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sedulur petani mendapatkan manfaat yang adil dari hasil jerih payah mereka dan tetap semangat untuk produksi seterusnya,” tambahnya.

Selain itu, Arief juga meminta Bulog untuk terus meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan distribusi beras. “Kualitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Beras yang diserap harus dipastikan sesuai standar mutu, sehingga dapat langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan atau disimpan dengan baik dalam gudang Bulog,” jelas Arief.