Tegas, Pengamat: APBN Tak Naik karena Bergantung ke Utang

JAKARTA-Pengamat Ekonomi Salamudin Daeng menegaskan beratnya kondisi APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) 2025. Sebagai gambaran tutur dia, APBN Indonesia tidak pernah naik secara real dibandingkan 10 tahun lalu jika diukur dalam mata uang dolar AS.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kurs rata rata 7.000-8.000 rupiah per dollar. Sekarang 15.500 rupiah per dolar. "Dahulu APBN terakhir SBY 1.600 Trilun atau 220 miliar dollar. Sekarang APBN 2025 dirancang 3.600 triliun rupiah atau 220 miliar dolar. Sama saja,"sebutnya, Kamis (12/12) menanggapi pidato Presiden Prabowo.

Hal yang membuat kondisi APBN tidak pernah naik juga karena dibuat tergantung pada utang, sehingga walaupun APBN tidak bertambah dalam dolar namun utang Indonesia bertambah dalam dolar AS. Karena pelemahan kurs. "Jadi APBN Indonesia akan selamanya lemah dalam perdagangan internasional atau hubungan apapun secara internasional,"tandas Daeng.

Karena itu Daeng menegaskan, Pemerintahan prabowo harus mencari jalan ke luar atau jalan untuk keluar dari sistem APBN yang lemah, dan dilemahkan secara sistematis untuk membuat negara tergantung pada utang dari sektor swasta dan dari luar negeri. 

"APBN yang seperti ini tidak akan meningkatkan kapasitas negara dalam berbagai bidang ditengah ancaman internasional yang meningkar seperti krisis, perang dan perubahan iklim serta transisi sistem moneter dan digitalisasi,"ucapnya.

Dia menjelaskan, ancaman ke depan akan sangat besar. Pemerintahan Prabowo harus mengambil pelajaran dari pandemi covid 19 kemarin yang terpaksa menambah utang sebesar 3000 triliunan dalam 3 tahun covid. Utang ini didapat dari BI (Bank Indonesia). Skenario pengadaan utang dari BI telah menambah masalah keuangan Indonesia saat ini.

Dalam hal pajak, Indonesia harus mengubah secara total sistem fiskal yang bersandar pada pajak. Selama 10 tahun terakhir sistem pajak ini telah membuat Indonesia gagal meningkatkan pendspatan negara secara riel. "Pemerintah perlu mengatakan bagi hasil secara mutlak dalam seluruh kegauatan ekploitasi sumber daya alam,"ucapnya.

Selanjutnya, Pemerintah perlu memikirkan UU terkait APBN yakni UU perpajakan, UU sumber daya alam, UU bank Indonesia, UU lalu lintas devisa, UU perpajakan agar sejalan dengan strategi memperkuat sistem keuangan nasional. Semua UU tersebut harus direvisi sejalan dengan visi misi presiden terlipih. Pemerintah perlu segera melaksanakan UU MLA (Mutual Legal Assistance) dalam rangka penyelamatan aset kekayaan dan keuangan negara.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dua hari sebelumnya menekankan bahwa APBN Tahun Anggaran 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. "Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian,"ucapnya pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).

Prabowo menegaskan lagi bahwa kita punya cita-cita yang tinggi tetapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik.