Komite PBB Adopsi Resolusi tentang HAM Korut
📅 Jumat, 22 Nov 2024, 02:50 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: AFP/ANGELA WEISS
WASHINGTON DC - Sebuah komite Majelis Umum PBB pada Rabu (20/11) mengeluarkan resolusi mengenai hak asasi manusia (HAM) Korea Utara (Korut) untuk tahun ke-20 berturut-turut, yang menyerukan agar sistem PBB secara keseluruhan terus menangani situasi serius di Korut dengan cara yang terkoordinasi dan terpadu.
Komite ketiga yang menangani HAM dan masalah sosial, mengadopsi resolusi secara konsensus, yang menyatakan kekhawatiran atas deklarasi Korut yang tak berupaya mencapai reunifikasi dengan Korea Selatan (Korsel) dan menyerukan pencabutan praktik dan hukum yang menekan kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama rakyatnya.
Penerapan resolusi ini dilakukan setelah Korsel dan Amerika Serikat (AS) menekankan pentingnya perbaikan lingkungan HAM di Korut dengan alasan bahwa iklim politik yang represif telah menyebabkan rezim tersebut terus mendorong program persenjataannya tanpa mendapat tanggapan publik.
“Mencatat dengan keprihatinan kemungkinan dampak negatif pada situasi HAM, termasuk yang dialami keluarga yang terpisah, menyusul pengumuman Korut pada Januari 2024 bahwa negara tersebut tidak akan lagi mengupayakan penyatuan kembali dengan Korsel,” demikian bunyi resolusi tersebut.
Ini adalah pertama kalinya resolusi yang diadopsi setiap tahun menyebutkan penolakan publik Korut terhadap penyatuan kembali kedua Korea sebagai tujuan kebijakan.
Resolusi tersebut juga menunjukkan pembatasan yang sangat ketat dan menyeluruh, termasuk monopoli absolut atas informasi dan kendali total atas kehidupan sosial yang terorganisasi, dan menyatakan bahwa pembatasan tersebut semakin diperketat oleh undang-undang yang baru ditetapkan.
Pelanggaran
Laporan itu pun menekankan bahwa pemerintah Korut mendanai program senjata nuklir dan misi balistiknya yang melanggar hukum melalui pelanggaran HAM seperti kerja paksa.
Lebih jauh, laporan itu mencatat dengan prihatin bahwa jumlah anggaran negara Korut yang tidak proporsional dialokasikan untuk belanja militer, yang mengakibatkan kegagalan untuk sepenuhnya menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, seperti hak untuk mendapatkan makanan yang layak.
Komite tersebut telah mengadopsi resolusi tersebut setiap tahun sejak 2005 untuk menyoroti pelanggaran HAM di Korut dan menggandakan seruan internasional agar Pyongyang menangani masalah tersebut.
Resolusi tersebut akan dikirimkan ke sidang pleno Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan pada bulan Desember. Yonhap/I-1
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!