Belanja Pemerintah Harus Produktif agar Target Pertumbuhan Bisa Tercapai

Mengenai porsi belanja pemerintah terhadap PDB hanya 7 persen, Aditya mengatakan angka tersebut memang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang memiliki struktur ekonomi serupa.

“Namun, yang harus kita cermati bukan hanya besaran porsinya, tetapi juga efektivitasnya. Apakah belanja tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan dan berkelanjutan? Belanja yang bersifat konsumtif tentu tidak akan membawa ekonomi ke arah yang diharapkan,” jelas Aditya.

Tantangan utama dalam memastikan belanja produktif dari utang adalah pengelolaan program yang baik dan bebas dari inefisiensi serta korupsi. Ia menilai pemerintah harus memperkuat tata kelola anggaran agar setiap rupiah dari utang benar-benar memberi manfaat nyata.

“Belanja produktif hanya akan efektif jika ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Tanpa itu, risiko pemborosan akan sangat besar,” tambahnya.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen memerlukan lebih dari sekadar belanja produktif. Ia menyarankan agar pemerintah juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan mendorong investasi di sektor-sektor prioritas.

“Target 8 persen tidak bisa dicapai hanya dengan belanja pemerintah. Kita perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta, memperbaiki iklim investasi, serta memastikan kebijakan ekonomi yang stabil dan inklusif,” kata Aditya.

Perlu Dimoratorium

Sementara itu, Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan idealnya dengan kondisi utang Indonesia saat ini yang lebih dari 7.000 triliun rupiah sudah perlu dimoratorium.

Lawatan Presiden Prabowo bisa menjadi momentum melakukan negosiasi utang, selain agenda menarik investasi. Namun demikian, dia menilai pemerintah masih enggan melakukan moratorium karena pola pengelolaan APBN saat ini justru akan menambah utang, baik utang domestik maupun luar negeri.

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, porsi belanja pemerintah untuk negara berkembang semestinya berkisar 15–25 persen, khusus Indonesia idealnya di angka 20–25 persen terhadap PDB.