Tiongkok Harap PBB Dapat Tingkatkan Hak Bersuara Negara-negara Berkembang

Doc: ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ket. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok.

Beijing - Pemerintah Tiongkok berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat meningkatkan hak bersuara negara-negara berkembang dalam peringatan Hari PBB yang menandai berlakunya Piagam PBB sejak 1945.

"Tiongkok senantiasa mendukung reformasi dan pengembangan PBB serta meningkatkan representasi dan hak bersuara negara-negara berkembang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Tiongkok pada Kamis.

Hari PBB jatuh pada 24 Oktober, menandai peringatan berlakunya Piagam PBB pada 1945 sebagai dokumen pendirian lembaga internasional yang ditujukan untuk menghindari bencana berupa peperangan besar pada masa depan.

Piagam PBB diratifikasi Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Inggris Raya, Amerika Serikat dan negara penandatangan lainnya. Tanggal 24 Oktober kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari PBB, simbol dari komitmen global untuk menjaga perdamaian dan keamanan.

"Semakin kompleks lanskap internasional, semakin besar kebutuhan untuk mempertahankan otoritas PBB dengan tegas; semakin akut tantangan global, semakin besar kebutuhan akan multilateralisme sejati," tambah Lin Jian.

Negara-negara besar, kata Lin Jian perlu melaksanakan tanggung jawabnya yaitu mendorong PBB termasuk Dewan Keamanan untuk memenuhi mandat dengan lebih baik, membangun konsensus global secara lebih efektif dan menegakkan perdamaian, stabilitas serta pembangunan dunia dengan lebih baik.

"Unilateralisme, intimidasi dan pemaksaan, serta sanksi dan tekanan bertentangan dengan upaya bersama masyarakat internasional untuk mencapai stabilitas dan pembangunan serta menentang perpecahan dan konflik dan hanya akan merusak kepentingan bersama semua negara," ungkap Lin Jian.

Sebagai organisasi antarpemerintah internasional yang paling universal, representatif, dan berwibawa, PBB kata Lin Jian, telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam menegakkan perdamaian dan pembangunan dunia.

"Sebagai negara pertama yang menandatangani Piagam PBB, Tiongkok selama ini telah menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB, mendukung PBB dalam memainkan peran utama dalam urusan internasional, mengusulkan Prakarsa Pembangunan Global, Prakarsa Keamanan Global, dan Prakarsa Peradaban Global, mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia dan memimpin negara-negara berkembang dalam memajukan solidaritas dan kerja sama," jelas Lin Jian.

Belum lama ini, PBB menyelenggarakan KTT Masa Depan (the Summit of the Future). KTT tersebut menurut Lin Jian menjadi wadah di mana para pihak yang berpartisipasi dapat mengadopsi Pakta PBB untuk Masa Depan.

"Tahun depan akan menandai peringatan 80 tahun berdirinya PBB. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara besar yang bertanggung jawab, Tiongkok akan terus menjunjung tinggi prinsip bekerja dengan seluruh negara di dunia untuk mempraktikkan multilateralisme sejati, mempertahankan sistem internasional yang berpusat pada PBB dan tatanan internasional berdasarkan hukum internasional," kata Lin Jian.

PBB awalnya didirikan dengan tujuan yang sangat jelas yaitu mencegah terjadinya perang dunia yang telah membawa kehancuran luar biasa. Piagam PBB dirancang untuk menjaga keamanan internasional, memastikan perdamaian, dan mempromosikan hak asasi manusia.

Kini, 79 tahun kemudian, PBB telah memperluas cakupan misinya, termasuk dalam upaya mengatasi perubahan iklim, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu inisiatif terbaru PBB adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030. Tujuan ini dirancang menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua manusia di bumi.

Tantangan eksistensi semakin banyak termasuk munculnya konflik-konflik baru, perluasan ketidakstabilan politik, krisis kemanusiaan seperti pengungsi dan perubahan iklim menjadi masalah global yang mendesak.