Perkuat Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Pemerintahan baru harus memastikan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kemampuan memadai untuk mengawasi kabinet. Sebab, mengkoordinir Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang lebih dari 100 orang dihadapkan tantangan koordinasi lintas kementerian.

Selain menghambat target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, masalah koordinasi bisa berdampak ke masyarakat secara tak langsung. "Jika koordinasi tidak berjalan efektif maka berpotensi menghambat pelaksanaan program dan ini berdampak pada masyarakat," tegas Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi di Jakarta, Jumat (18/10), menanggapi kabinet baru.

Dijelaskannya, penguatan upaya pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo Subianto harus difokuskan pada pendekatan yang komprehensif, tidak hanya sebatas pengawasan terhadap individu menteri dan wakil menteri, tetapi juga dengan reformasi struktural yang mendalam. Mengantisipasi kemungkinan konflik kepentingan antar menteri dan wamen.

"Hanya dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat menjadi efektif, dan kabinet yang besar dapat bekerja secara optimal untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Kemudian, pengawasan yang efektif juga perlu melibatkan publik, media dan civil society. Transparansi dapat mencegah korupsi, meningkatkan kualitas partisipasi dan meningkatkan kepercayaan publik pada institusi.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menyampaikan pandangannya mengenai tim ekonomi yang dibentuk Presiden terpilih Prabowo serta target yang ingin diraihnya.