Sulit Jadi Eksportir Unggul Dunia Tanpa 'Back Up' Negara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 di Tangerang, Banten, mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan pasar terbesar dan jumlah penduduk 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik dan terus merambah pasar ekspor, apalagi dengan kondisi saat ini di mana Tiongkok sudah kelebihan produksi.

Menanggapi pernyataan Presiden itu, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, mengatakan tidak ada negara yang bisa menjadi pemimpin pasar jika tidak memiliki fondasi yang kuat dalam hal finansial dan infrastruktur, kebijakan dan birokrasi yang efisiensi.

"Mustahil tanpa dukungan itu, produsen Indonesia dapat bersaing di pasar global," tegasnya.

Dengan dukungan finansial dan infrastruktur, negara-negara yang memiliki fondasi kuat pada sektor tersebut berhasil menjadi pemain utama di pasar global, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, karena memiliki sistem pembiayaan yang kuat dan jaringan infrastruktur yang memadai.

"Hal ini memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam memproduksi barang yang bernilai tambah tinggi, seperti otomotif, elektronik, dan produk teknologi lainnya," terang Badiul.

Kebijakan yang berpihak dan proindustri seperti kebijakan pajak yang menguntungkan, regulasi yang fleksibel, serta subsidi langsung atau tidak langsung, merupakan faktor pendorong.

Misalnya, subsidi energi di Tiongkok dan perlindungan regulasi di Amerika Serikat (AS) untuk sektor-sektor strategis adalah contoh nyata intervensi untuk memastikan daya saing industri mereka.

Reformasi birokrasi juga penting karena negara dengan sistem birokrasi yang efisien dan bersih dari korupsi cenderung lebih mudah menarik investasi dan mendukung pertumbuhan industri.

"Hambatan birokrasi yang tinggi, seperti perizinan yang berbelit-belit atau biaya tambahan untuk mengurus administrasi, dapat menurunkan daya saing dan merugikan produsen lokal," paparnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan yang berorientasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi dukungan terhadap industri.

"Fluktuasi kebijakan, perubahan regulasi yang tiba-tiba, atau ketidakstabilan politik dapat membuat produsen kehilangan pijakan di pasar global," kata Badiul.

Peran Aktif Negara

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menegaskan bahwa tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah, tidak akan ada negara di dunia yang mampu menjadi eksportir unggul untuk produk bernilai tambah.

Dukungan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari pembiayaan, pengembangan infrastruktur, penyediaan fasilitas kebijakan negara, hingga pemberian subsidi baik langsung maupun tidak langsung.

Dia memandang peran aktif negara dalam memfasilitasi industri menjadi kunci dalam mendorong daya saing di pasar global.