Sulit Jadi Eksportir Unggul Dunia Tanpa 'Back Up' Negara

Dia memandang peran aktif negara dalam memfasilitasi industri menjadi kunci dalam mendorong daya saing di pasar global.

"Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang berhasil menjadi eksportir terkemuka produk bernilai tambah memiliki sokongan negara yang kuat.

Dukungan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kebijakan fiskal yang kondusif, ketersediaan infrastruktur modern, hingga subsidi yang secara langsung maupun tidak langsung menekan biaya produksi bagi produsen lokal," ujar Aditya.

Subsidi langsung seperti potongan harga energi atau bantuan langsung tunai bagi sektor produksi, serta subsidi tidak langsung berupa kebijakan perdagangan yang memihak produsen lokal, merupakan bagian penting dari strategi negara dalam mendorong pertumbuhan industri nasional.

"Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, keberadaan infrastruktur yang memadai serta fasilitas kebijakan yang mendukung menjadi fondasi penting bagi negara eksportir.

Infrastruktur yang baik, seperti pelabuhan, jalan, dan jaringan logistik, memperlancar aliran barang dari produsen ke pasar internasional.

Tanpa dukungan infrastruktur ini, mustahil bagi suatu negara untuk mampu bersaing dalam skala global," lanjutnya.

Untuk menjadi eksportir unggul, negara harus bebas dari "rongrongan birokrasi" yang kerap kali menjadi hambatan utama dalam mendorong pertumbuhan industri.

Menurutnya, birokrasi yang berlebihan dan tidak efisien dapat menghambat inovasi serta memperlambat laju produksi.

"Banyak pelaku industri yang mengeluhkan kompleksitas birokrasi di negara kita.

Jika tidak segera dibenahi, hal ini bisa menjadi hambatan serius bagi upaya kita untuk bersaing di pasar global.

Birokrasi yang lamban dan tidak transparan sering kali menjadi kendala utama bagi produsen lokal untuk memperluas pasar mereka ke luar negeri," katanya.

Sementara itu, pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Ramdan Hidayat, mengatakan Indonesia akan sulit mencapai kemandirian pangan, apalagi eksportir jika negara tidak hadir untuk melakukan back up secara finansial, infrastruktur, kebijakan, maupun subsidi langsung dan tidak langsung.