Hakim se-Indonesia akan Cuti Bersama Tuntut Kenaikan Gaji, Legislator: Harus Segera Direspons

JAKARTA - Sejumlah organisasi hakim se-Indonesia akan melakukan cuti bersama pada 7-11 Oktober mendatang. Bentuk protes kepada pemerintah karena belum memprioritaskan kesejahteraan hakim selama 12 tahun.

Diketahui, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini masih berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012.

Menanggapi protes itu, Anggota DPR RI Nasir Djamil mengimbau agar pemerintahan Joko Widodo merespons desakan dari para hakim yang menuntut kenaikan gaji itu.

Nasir menilai cuti bersama merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari penuntutan hak, terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai gerbang utama dalam proses peradilan negeri ini.

"Aksi mendesak kenaikan gaji dengan cuti bersama oleh hakim itu hal yang wajar dan pemerintah harus meresponsnya agar peradilan di negeri ini berjalan seperti biasanya dan tidak merugikan rakyat lainnya," jelas Nasir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/10).

Menurutnya, potret peradilan di negeri ini masih kelam, mengingat masih banyak ditemui kasus suap yang dilakukan oleh para hakim. "Jangan hanya menuntut integritas dari para hakim, tetapi perhatikan juga isi tas (kesejahteraan) mereka. Kalau tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan mengambil isi tas lain, sehingga masuk dalam lingkaran mafia peradilan," cetusnya.

Nasir mengungkapkan DPR RI periode 2019-2024, khususnya Komisi III yang membidangi hukum, sudah menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Namun usulan legislasi ini tidak direspons oleh pemerintah.

"Kami menilai pemerintahan Jokowi ini memang terkesan setengah hati membicarakan kesejahteraan hakim. Di mana RUU Jabatan Hakim yang merupakan inisiatif DPR periode kemarin belum ditanggapi pemerintah dengan alasan anggaran," jelas Nasir, yang merupakan mantan anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024.

Untuk itu, Nasir yang terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029, mengharapkan RUU Jabatan Hakim ini bisa diteruskan oleh pemerintahan yang baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Terkait RUU Jabatan Hakim yang didalamnya juga membicarakan terkait kesejahteraan hakim harus disahkan sebagai undang-undang. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintahan Prabowo nanti mengingat pemerintahan Jokowi sudah akan berakhir," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Yasardin mengkonfirmasi pihaknya bakal menggelar audiensi dengan Mahkamah Agung pada 7 Oktober mendatang. "Ya insya Allah betul," ujarnya, saat dikonfirmasi.

Sementara Solidaritas Hakim Indonesia menuntut agar Presiden RI segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

Serta, mendesak Pemerintah untuk menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan.