Kementerian Kebudayaan Harus Kelola Seni Budaya secara Holistik dan Inklusif

JAKARTA - Menjelang masa pemerintahan baru isu kementerian dan lembaga baru mulai mencuat salah satunya Kementerian Kebudayaan. Akademisi dan intelektual publik, Melanie Budianta, mengingatkan, agar jika nanti Kementerian Kebudayaan terbentuk, maka jangan sampai dipakai untuk kepentingan di luar kebudayaan.

"Kalau kita ingin bikin Kementerian Kebudayaan, jangan sampai kemudian melenceng lalu kementeriannya itu dipakai untuk macam-macam itu tadi, kepentingan yang lain partai lah," ujar Melanie dalam diskusi Menyongsong Kementerian Kebudayaan, di Jakarta, Minggu (16/9).

Melanie menerangkan, penting untuk mencari esensi lebudayaan yang akan dirawat ke depannya. Di sisi lain, revitalisasi ruang budaya juga penting untuk menjadi salah satu tugas Kementerian Kebudayaan.

"Kalau nanti ada kementerian kebudayaan yang sudah diusulkan sejak lama, kita harus jaga. Jangan sampai dibajak juga nanti diisi sama siapa untuk kepentingan apa kita tidak tahu," jelasnya.

Melanie mengungkapkan, Kementerian kebudayaan sudah diusulkan sejak Indonesia merdeka.

Usulan tersebut bertujuan untuk mengelola kebudayaan secara holistik dan inklusif serta pelumbungan seluruh sumber daya kebudayaan.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia ini menambahkan, dalam Kementerian Kebudayaan, pemerintah bertugas sebagai fasilitator yang hadir. Pemerintah mesti meletakkan kebudayaan sebagai motor penggerak pemajuan indonesia.

"Sebagai orang-orang berkepentingan di sini kita harus menjaga kebudayaan secara holistik. Tidak sektoral, tapi menyangkut seluruh sektor kehidupan," katanya.

Melanie menekankan, pentingnya Kementerian Kebudayaan merawat dan memperkuat daya tawar aktor seni budaya. Menurutnya, mereka perlu mendapat otonomi dan menjamin kebebasan berekspresi.

"Saat ini sudah mulai ada tekanan dari sana sini. Itu harus kita hadapi di masa depan bahwa kementerian jangan sampai membungkam kita karena diberi ini diberi itu kita jadi lupa," terangnya.

Dia juga menyinggung, Kementerian Kebudayaan mesti memperbanyak ruang-ruang publik untuk kegiatan budaya. Selain itu, akses fasilitas budaya dan pendidikan literasi ke seluruh lapisan masyarakat harus diperluas.

"Sangat penting memperkuat literasi budaya ke seluruh lapisan masyarakat dengan aktor-aktor semua bisa ikut berpartisipasi," tuturnya.

Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta Bambang Prihadi menilai, persoalan kebudayaan tak bisa lagi hanya sebatas diurus oleh direktorat jenderal. Menurutnya, pembentukan kementerian khusus menjadi solusi untuk mengakomodir luasnya sektor budayaan.

"Ini penting untuk terus didorong karena keberadaannya sudah urgen. Kita butuh bagasi yang lebih besar untuk mengelola kebudayaan," ucapnya. ruf/S-2