Tiongkok Siapkan Latihan Militer untuk Pelajar Sekolah

Iterasi awal undang-undang tersebut utamanya berfungsi sebagai pedoman; namun, amandemen yang disarankan menegaskan bahwa pelatihan militer dasar harus diberikan kepada siswa sekolah menengah atas dan individu yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi selama masa studi mereka. Sesuai dengan amandemen tersebut, siswa sekolah menengah pertama kini diizinkan untuk mengikuti pelatihan militer.

Penyesuaian ini dimaksudkan untuk meningkatkan "kesadaran pertahanan nasional" di seluruh masyarakat dan memfasilitasi penyesuaian ekonomi terbesar kedua di dunia terhadap "banyak perubahan domestik dan internasional baru." Namun, laporan tidak menjelaskan apa saja yang akan dilakukan.

Rancangan amandemen tersebut mengikuti serangkaian inisiatif keamanan nasional lainnya dari Beijing dalam 12 bulan sebelumnya. Ini termasuk undang-undang Pendidikan Patriotik negara itu, yang diamandemen dan mulai berlaku pada bulan Januari, kampanye publik yang luas untuk memerangi mata-mata asing, dan pemberlakuan penyesuaian terhadap undang-undang anti-spionase tahun lalu.

Ketua NPC Zhao Leji mencantumkan revisi Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional sebagai salah satu prioritas legislatif utama tahun ini, dengan tujuan "memodernisasi sistem dan kapasitas Tiongkok untuk keamanan nasional."

Para analis berpendapat bahwa peningkatan penekanan pada kesadaran keamanan nasional dapat mendorong lebih banyak pemuda Tiongkok untuk bergabung dengan militer, yang berpotensi mengintensifkan sentimen nasionalis yang ada dan menumbuhkan permusuhan atau bias terhadap entitas asing.

Zhi Zhenfeng, peneliti di Institut Hukum di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, mengatakan kepada Global Times pada bulan April bahwa negara tersebut sedang merevisi undang-undang sebagai respons terhadap perubahan lanskap keamanan nasional di era baru.

Zhi menjelaskan bahwa meskipun kerangka hukum saat ini sangat penting dalam mengatur dan memastikan bahwa semua warga negara menerima pendidikan pertahanan nasional, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa beberapa ketentuan hukum belum diperbarui untuk mencerminkan keadaan yang berubah. Ia mencatat bahwa ketentuan tersebut harus diperbarui agar lebih sesuai dengan kerangka hukum baru, menangani masalah baru, dan menawarkan "landasan hukum yang lebih kuat untuk memajukan pendidikan pertahanan nasional di era baru."