Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan dan Sistem Keuangan Internasional

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Kamis (12/9), menyerukan reformasi yang mendesak bagi lembaga-lembaga global, termasuk Dewan Keamanan PBB dan sistem keuangan internasional guna mengatasi tantangan- tantangan kontemporer.

Guterres menyampaikan itu kurang lebih sepekan sebelum perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Masa Depan PBB yang bersejarah, sebuah acara penting yang bertujuan memperkuat multilateralisme.

Dalam sebuah pernyataan video, Guterres mengkritik kerangka kerja global yang ada karena sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif, khususnya menyoroti ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk mencerminkan realitas geopolitik saat ini. "Dewan Keamanan terjebak dalam mesin waktu, arsitek keuangan internasional sudah ketinggalan zaman dan tidak efektif dan kita sama sekali tidak siap untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul," kata Guterres.

KTT mendatang, yang dijadwalkan bertepatan dengan Sidang Umum ke-79 PBB, menawarkan kesempatan untuk memodernisasi struktur tata kelola global. "Ini adalah langkah penting dalam perjalanan untuk membangun multilateralisme yang lebih kuat dan lebih efektif. Kita perlu melakukan reformasi pada arsitektur keuangan global yang membuatnya sesuai dengan ekonomi global saat ini dan mampu mengatasi tantangan saat ini," katanya.

Kolaborasi Global

Dia juga menekankan perlunya peningkatan solidaritas dan kolaborasi global untuk mengelola isu-isu kritis, seperti perubahan iklim, konflik dan ketimpangan ekonomi. Guterres mengimbau para peserta KTT untuk memanfaatkan sebaik-baiknya tonggak penting itu dalam perjalanan menuju multilateralisme yang lebih berjejaring, efektif, dan inklusif untuk abad ke-21, sekaligus menciptakan dunia yang lebih aman, lebih berkelanjutan, dan lebih adil. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyatakan negaranya mendukung penambahan dua anggota tetap dari Afrika dalam perluasan Dewan Keamanan PBB.

Greenfield pada forum lembaga Council on Foreign Relations (CFR) mengakui tiga kursi anggota tak tetap untuk negara-negara Afrika saat ini tidak memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk berkontribusi dalam DK PBB. "Inilah yang rekan-rekan kita di Afrika perlukan, dan kami percaya, inilah keadilan bagi mereka," sebutnya. Apalagi, peran negara-negara Afrika untuk memajukan dunia sudah semakin nyata, seperti keikutsertaan Kenya dalam misi keamanan gabungan di Haiti dan peran Gabon dalam pelestarian lingkungan global.

"Kita telah melihat bagaimana kepemimpinan Afrika saat ini tak hanya membawa manfaat bagi rakyat Afrika, namun juga bagi rakyat di seantero dunia," kata Greenfield. Selain penambahan kursi Afrika, AS juga mendukung penambahan satu anggota DK PBB untuk mewakili negara-negara kepulauan kecil berkembang. Meski jumlah negara dalam golongan tersebut hanya 39, pandangan dari negara-negara kepulauan kecil sangat penting, khususnya terkait isu keamanan dan krisis iklim. Terlebih, mereka adalah negara yang paling rentan terdampak kenaikan air laut.