Agar Pengelolaan Air di IKN dan Sekitarnya Lebih Adil

Rian Mantasa Salve Prastica, The University of Queensland dan Bhakti Eko Nugroho, Universitas Indonesia

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya air di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Tanpa IKN, kawasan ini sebetulnya rentan mengalami kekeringan. Secara tren, jumlah hari hujan di kabupaten ini semakin menurun.

Curah hujan juga kian berkurang. Di Kecamatan Penajam dan Sepaku pada 2019 masing-masing sebesar 116 dan 122 mm per tahun. Ini jauh menurun dengan curah hujan pada 2010 sebesar 239,5 dan 177,2 mm per tahun.

Selain itu, ada pula risiko kebutuhan air yang lebih besar di Penajam Paser Utara, dibandingkan dengan kapasitas produksinya. Dengan proyeksi pertambahan penduduk di kawasan Penajam Paser Utara sebesar 2,45%, kebutuhan air yang diperlukan mencapai 257,61 liter per detik. Sementara itu, kapasitas produksi air bersih di kawasan ini hanya mencapai 76,09 liter per detik. Kota terdekat selain IKN yang juga mengalami peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan airnya adalah Balikpapan.

Dengan adanya IKN, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah tersebut akan semakin banyak. Pun dengan kebutuhan airnya. Pemerintah perlu merancang berbagai upaya pengelolaan air berkelanjutan agar ibu kota baru tidak semakin menyulitkan masyarakat sekitar berikut penduduk IKN nantinya.

Mengelola pasokan air

Bibit-bibit persoalan air di IKN sudah mulai terlihat. Proyek Bendungan Sepaku-Semoi untuk kebutuhan penduduk ibu kota baru, misalnya, menahan akses masyarakat ke air Sungai Sepaku dari hulu untuk keperluan irigasi. Biasanya, meskipun kemarau, warga masih bisa memanfaatkan air dari Sungai Sepaku.

Pada Juni 2024 lalu, bendungan sudah beroperasi. Pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah adalah memastikan bendungan bermanfaat bagi IKN dan sekitarnya.

Dari segi kapasitas, misalnya, pemerintah perlu melakukan pembersihan sedimen dan pengerukan. Tujuannya adalah untuk mengangkut dan mengeluarkan sedimen yang menghambat aliran air, sehingga aliran air menjadi lebih lancar dan jernih.

Jika upaya ini tidak dilakukan, kapasitas waduk menampung air dapat berkurang hingga 50% pada 2072.

Bendungan Sepaku Semoi juga memerlukan pemeliharaan rutin karena berisiko tinggi mengalami keruntuhan karena rekahan. Ini biasanya terjadi karena tekanan air, perubahan suhu, pergerakan tanah sekitar bendungan.

Bila pemeliharaan tidak dijalankan, tepian bendungan di beberapa sisi berisiko runtuh sehingga menghambat akses air dan menimbulkan kerugian hingga Rp17 miliar. Angka ini dihitung dari kerugian bangunan, jalan, tata guna lahan, dan penduduk.

Menjaga kualitas air

Pemerintah juga perlu mengelola sumber air lain di daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Penajam Paser Utara. Pasalnya, DAS ini terindikasi tercemar oleh limbah domestik dan tembaga. Alhasil, air dari sumber ini perlu diolah sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat.