Agar Pengelolaan Air di IKN dan Sekitarnya Lebih Adil

Studi melaporkan bahwa pembangunan bendungan di Sepaku berdampak pada terganggunya pasokan air bersih untuk masyarakat lokal. Sebagian penduduk yang telah tinggal di Sepaku dalam waktu yang lama-baik masyarakat adat maupun pendatang dari Jawa dan Sulawesi-bahkan harus membeli air bersih untuk kebutuhan harian.

Pemerintah perlu melihat langsung situasi akses air warga saat ini, terutama komunitas di sekitar DAS. Pemerintah perlu mengutamakan pendekatan kerja yang partisipatif dan menyelenggarakan dialog secara berkala dengan penduduk lokal untuk meredam dampak sosial keberadaan bendungan dan jalannya IKN.

Saat ini, sungai Sepaku yang menjadi jalur aliran air bersih ke IKN pada dasarnya memiliki fungsi ekonomi yang penting bagi penduduk lokal. Masyarakat yang mengelola kebun buah-buahan tropis di sepanjang tepi sungai turut menggunakan Sungai Sepaku sebagai jalur transportasi hasil kebun.

Proyek pembangunan untuk kepentingan bersama tidak boleh meminggirkan seorangpun. Kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa Waduk Kedung Ombo-proyek pengadaan air untuk minum dan industri pada masa Orde Baru-yang menggusur tiga puluh tujuh desa pada tiga Kabupaten di Jawa Tengah. Alih-alih melibatkan penduduk, proyek ini justru membuat rugi karena mereka tak menerima kompensasi dan ganti rugi yang adil.

Mengingat kebutuhan air akan bertambah seiring dengan perkembangan IKN, perlu ada penyesuaian kebijakan jangka panjang yang memastikan distribusi air tetap adil. Ini termasuk perencanaan yang adaptif untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan air di masa depan.

Rian Mantasa Salve Prastica, PhD student studying urban stormwater management, Environmental Engineering research group, School of Civil Engineering, The University of Queensland dan Bhakti Eko Nugroho, Staf Pengajar Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.