Penting Merevitalisasi Manufaktur guna Atasi Kesenjangan Struktural

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024 yang dirilis Rabu (7/8) mengapresiasi otoritas Indonesia atas catatan positif mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh, terutama yang terkait dengan disiplin fiskal, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang telah ditetapkan dan kebijakan moneter yang memperhatikan perkembangan data (data dependent), serta upaya pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh masing-masing 5 dan 5,1 persen pada tahun 2024 dan 2025, di tengah beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan spillover akibat kondisi suku bunga tinggi untuk waktu yang lama (high for longer) di pasar keuangan global.

Dalam salah satu rekomendasinya, IMF menilai pentingnya menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan salah satu rekomendasi IMF yang sangat relevan bagi kondisi Indonesia di tengah tingginya utang pemerintah dan swasta adalah perlunya mempertahankan kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan.

"Namun, dari sudut pandang saya, isu utama yang harus ditangani adalah deindustrialisasi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade," kata Aloysius.

Deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada awal 2000-an, sektor manufaktur menyumbang sekitar 29 persen dari PDB, namun angka ini terus menurun hingga mencapai sekitar 19 persen pada 2020.

Penurunan itu juga menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari manufaktur ke sektor jasa dan komoditas, yang sering kali tidak memberikan nilai tambah sebesar sektor manufaktur.

Menurut Aloysius, dengan jumlah penduduk yang besar, sulit bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tanpa adanya industrialisasi yang kuat. Industrialisasi berbasis teknologi dan tenaga kerja yang terampil sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing global.

Dari sisi manufaktur perlu mengedepankan efisiensi, bila perlu meremajakan teknologi disertai dukungan tenaga kerja yang lebih produktif.

"Hasil dari pendidikan vokasi yang marak beberapa tahun terakhir kiranya dapat diaktualisasikan, sekaligus untuk membuktikan apakah format pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan," jelas Aloysius.

Sementara dari sisi konsumen, khususnya dalam negeri, daya beli harus dipulihkan. Dalam hal ini, sebaiknya jangan sampai menaikkan pajak yang membebani masyarakat. Implikasinya tentu terkena ke kapasitas fiskal sehingga peningkatan optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah juga menjadi urgen.

"IMF memang memberikan apresiasi terhadap stance kebijakan moneter Indonesia dan menyarankan untuk melanjutkan reformasi keuangan. Namun, saya percaya bahwa upaya untuk menjembatani kesenjangan struktural harus difokuskan pada revitalisasi sektor manufaktur dengan teknologi canggih dan tenaga kerja terampil, serta memastikan bahwa daya beli konsumen tetap terjaga," papar Aloysius.

Tidak Capai Target

Dalam kesempatan lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2024 sebenarnya menggambarkan terjadinya perlambatan ekonomi, karena hanya tumbuh 5,05 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari capaian triwulan I-2024 yang tumbuh 5,11 persen (yoy).